Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MCP Tertinggi, OD-SK Bawa Sulut Terbaik Pencegahan Korupsi

B
Penulis: Baladewa Setlight❯
Olly Dondokambey
Olly Dondokambey
MANADOPOST.ID - Keberhasilan maupun prestasi level daerah hingga nasional terus diraih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di bawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Drs Steven OE Kandouw (OD-SK). Kali ini sangat fenomenal dimana Pemprov Sulut dinobatkan menjadi yang terbaik, terkait Monitoring Centre Prevention (MPC) di seluruh Provinsi se-Indonesia. "Haleluya, puji Tuhan! Berkat instruksi dari pak Gubernur Olly Dondokambey dan pak Wakil Gubernur Steven Kandouw, MPC Pemprov Sulut rangking 1 nasional. Jadi hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri saat Launching sinergitas pengelolaan bersama MCP serta Rakorwasdanas 2021 yang digelar secara virtual," ungkap Kepala Inspektorat Daerah Sulut Mecky Onibala, Selasa (31/8) kemarin, saat diwawancarai koran ini. Onibala juga mengatakan bahwa, MCP ini terkait tata kelola keuangan pemerintahan daerah. "Yaitu melakukan pencegahan atau tindakan preventif atas peyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang sampai berakibat dapat di kategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dan launching sinergitas pengelolaan bersama MCP ini dilakukan langsung KPK bersama BPK-RI serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Terima kasih ini semua berkat petunjuk dari pak gubernur dan pak Wagub serta doa hingga semangat dari warga Sulut untuk memberantas korupsi," ungkapnya. Memang pretasi ini sangat fenomenal di tengah pandemi Covid 19 saat ini, pasalnya Sulut menduduki peringkat 1 dengan indeks 61,27. Sedangkan peringkat 2 Provinsi Bali 60,97, peringkat 3 Provinsi Jawa Tengah 60,68, DKI Jakarta no 4 dengan indeks 58,62 dan peringkat 5 Provinsi Sumatera Utara 58,49.0. Sementara itu pada acara launching sinergitas pengelolaan MCP serta Rakorwasdanas 2021 itu Ketua KPK Firli Bahuri mengaku mendapat pesan khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disampaikan kepada para kepala daerah. Pesan khusus dari Presiden itu, kata Firli, yakni meminta agar kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha. "Kami titip ada pesan khusus dari Bapak Presiden, supaya kepala daerah memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha. Kalimat memberikan kemudahan investasi dan perizinan usaha, tentulah dimaksudkan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, untuk menurunkan pengangguran, untuk mengentaskan kemiskinan, dan tentu juga muaranya kesejahteraan rakyat," imbuhnya. Tak hanya itu, Firli juga mengingatkan ada empat poin penting lainnya yang harus dimainkan perannya oleh para kepala daerah. Peran penting lainnya itu yakni, para kepala daerah diminya juga untuk mewujudkan cita-cita bangsa, dan dapat menjaga stabilitas politik serta keamanan di daerahnya. "Pesan kami dari KPK, tetaplah rekan-rekan kepala daerah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu mewujudkan tujuan negara. Kedua, bagaimana kepala daerah bisa memastikan ada kepastian dan tentu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Karena sesungguhnya, politik dan keamanan salah satu kunci untuk keberlangsungan pembangunan nasional," imbuhnya. Kemudian yang ketiga, menurut Firli, para kepala daerah juga tentu memiliki tanggung jawab dalam berperan serta untuk penyelamatan jiwa masyarakat. Sebab sesungguhnya, keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Terlebih, di musim pandemi seperti sekarang ini. "Terakhir, tugas kepala daerah kami titip adalah menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional," tutup putra Kawanua ini. (Balladewa Setlight)

Advertisement
Advertisement
Editor : Baladewa Setlight
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KPK Pamerkan Uang Hasil OTT Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena Ditahan, Diduga Terlibat Fee Proyek

KPK Pamerkan Uang Hasil OTT Bupati Bolmut, Sirajudin Lasena Ditahan, Diduga Terlibat Fee Proyek

Plt Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, uang senilai 200 juta tersebut diamankan dari beberapa lokasi saat

Terkait OTT Bupati Bolmut Oleh KPK, PDIP Sulut Langsung Lapor DPP, Ini Statusnya di Partai

Terkait OTT Bupati Bolmut Oleh KPK, PDIP Sulut Langsung Lapor DPP, Ini Statusnya di Partai

DPD PDIP Sulut memberikan penegasan terkait Bupati Bolmut yang kena OTT KPK

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Kantor Dinas Kesehatan Hingga PU Disegel

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Kantor Dinas Kesehatan Hingga PU Disegel

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK, Sejumlah Kantor Pemerintahan Disegel

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer