Ratih Hapsari KusumawardaniMANADOPOST.ID— Realisasi serapan APBN di Sulut masih rendah. Betapa tidak, dari data DJPb Sulut sampai dengan 17 September kemarin belanja pemerintah pusat baru terealisasi sekira 59,14 persen atau Rp6,07 triliun dari pagu sebesar Rp10,28 triliun.
Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani.
"Demikian halnya dengan dana transfer ke daerah, baru terealisasi 47,18 persen atau Rp1,55 triliun dari pagu sebesar Rp3,28 triliun," ungkapnya.
Dia melanjutkan, pemaksimalan penyerapan anggaran APBN penting untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan Reformasi di daerah. "Itu baik dari sisi kesehatan, ekonomi dan Reformasi struktural," bebernya.
Kata dia, saat ini pemerintah masih melakukan kebijakan counter cyclical yaitu kebijakan dimana Pemerintah menggenjot belanja di saat ekonomi surut. "Hal ini dilakukan karena pada saat pemulihan ekonomi ini, belanja Pemerintah menjadi penggerak utama roda perekonomian nasional," jelasnya.
Dia berharap untuk akhir bulan ini, serapan anggaran bisa dipacu hingga mendekati 70 persen, tanpa meninggalkan sisi akuntabilitasnya.
"Dengan demikian, dampak pandemi yang memukul sektor ekonomi, sosial, dan kesehatan segera bisa ditanggulangi. Untuk itu, Kanwil DJPb dan KPPN akan terus melakukan koordinasi dengan seluruh pemda serta instansi vertikal penerima dana APBN," tandasnya. (asr)