Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Permenaker 2/2022 Dibatalkan, Buruh Sulut Minta Menaker Segera Keluarkan SE

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Ida Fauziyah
Ida Fauziyah
MANADOPOST.ID— Pasca melewati 'drama' pro dan kontra dari banyak pihak. Akhirnya, Rabu (2/3) kemarin Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Artinya, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 resmi dibatalkan. Sehingga JHT bisa dicairkan sebelum berusia 56 tahun. Keputusan ini pun disambut baik oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulut. Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sulut Jack Andalangi mengaku bersyukur atas keputusan tersebut. Dia menilai, bahwa hal itu sudah sesuai dengan permintaan yang diminta para buruh kemudian didengar oleh pemerintah. Namun, dia meminta, agar Menaker segera membuat Surat Edaran (SE) tentang hal tersebut agar buruh/pekerja percaya bahwa pemerintah sangat serius terhadap persoalan kesejahteraan buruh/pekerja. "Tentunya kami menyambut baik keputusan ini. Namun kami berharap, Menaker segera mengeluarkan SE soal pencairan JHT yang bisa dalam usia sebelum 56 tahun. Agar buruh bisa yakin dan percaya pemerintah serius menerima aspirasi para buruh," pintanya. Sebelumnya, Menaker Fauziyah menekankan, pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah. Dirinya menuturkan, saat ini, pihaknya aktif menyerap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat proses revisi. Pihaknya secara intensif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga terkait. "Kami sedang melakukan revisi Permenaker No.2 tahun 2022, insyaallah segera selesai. Kami terus melakukan serap aspirasi bersama Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta secara intens berkomunikasi dengan Kementerian/Lembaga" tegas Ida. Perlu diketahui bahwa Permenaker 2/2022 belumlah berlaku efektif. Jadi, Permenaker 19/2015 sebenarnya masih berlaku saat ini. Dengan demikian pekerja yang ingin melakukan klaim JHT dapat menggunakan acuan Permenaker yang lama, termasuk bagi yang terkena-PHK atau mengundurkan diri. "Perlu saya sampaikan kembali bahwa Permenaker lama (No. 19/2015) saat ini masih berlaku dan masih menjadi dasar bagi teman-teman pekerja/buruh untuk melakukan klaim JHT. Tidak terkecuali bagi yang ter-PHK maupun mengundurkan diri tetap dapat klaim JHT sebelum usia pensiun" terangnya Ida menjelaskan saat ini juga sudah mulai berlaku Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi mereka yang ter-PHK. Program ini memiliki 3 manfaat yang dapat diperoleh oleh pesera JKP yakni manfaat uang tunai, akses terhadap informasi pekerjaan melalui situs pasker.id, serta pelatihan untuk skilling, upskilling maupun re-skilling. "Dengan demikian saat ini berlaku 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk memproteksi pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, yaitu berupa JHT dan JKP. Beberapa pekerja ter-PHK sudah ada yang mengklaim dan mendapatkan uang tunai dari program JKP" tutupnya. (ayu)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tembus Senayan, MEP Kawal Aspirasi Buruh Sulut, CEP Siap Perjuangkan dalam Ruang Aspirasi DPR RI

Tembus Senayan, MEP Kawal Aspirasi Buruh Sulut, CEP Siap Perjuangkan dalam Ruang Aspirasi DPR RI

Kali ini, suara kelompok buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB-PBI) tidak berhenti pada penyampaian

Kapolri: Desk Ketenagakerjaan Hadir Berikan Solusi bagi Persoalan Buruh

Kapolri: Desk Ketenagakerjaan Hadir Berikan Solusi bagi Persoalan Buruh

MANADOPOST.ID-Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. mendorong seluruh elemen buruh untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan pekerja dengan tetap menjaga iklim investasi yang kondusif. Menurutny

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer