IlustrasiMANADOPOST.ID- Dana desa yang rencananya akan dicairkan Senin 30 Mei 2022, sebaiknya ditahan dulu sampai selesai Pemilihan Hukum Tua (Pilhut). Jika tidak, dana desa itu bakal digunakan Hukum Tua incumbent untuk money politic.
Hal itu dikatakan Gustaf JE Undap SIP MSi, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat.
Kabupaten Minahasa sendiri, Selasa akan menggelar Pilhut serentak di ratusan desa.
Undap mejelaskan, puncak proses pemilihan nanti merupakan proses demokrasi yang dilaksanakan di desa. Namun pada kondisi yang ada, adanya unsur kecurangan yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertangung jawab sehingga proses pemilihan rasanya tidak jujur dan adil, karena ada beberapa desa yang ada pemilihan akan melakukan pencairan BLT lewat dana desa.
"Nantilah program itu diberikan sesudah dilakukan pemilihan. Itu harapan kami sebagai akademisi dan warga Minahasa agar proses pemilihan hukum tua berjalan dengan baik jujur dan adil," ujarnya.
"Intinya Pemkab Minahasa harus mencegah pembagian BLT dari sumber Dana Desa kepada masyarakat pada waktu tenang H-1 Pilkades atau semacamnya sebagai unsur bagian money politik yang bisa menimbulkan konflik pikiran dan fisik bagi masyarakat," tandasnya.(*)
Jootje Sem Sumakul berhasil memperoleh suara terbanyak dalam kontestasi Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) di Desa Warembungan, Kecamatan Pineleng, Minahasa. Raihan 1580 suara mengantar dirinya sebagai Hukum Tua terpilih
Dalam surat tertanggal 18 Juni 2026, Joulanda meminta pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali terhadap proses pemilihan. Ia menyampaikan sejumlah keberatan yang menurutnya perlu mendapat perhatian dan klarifikas
Pemilihan Hukum Tua di Minahasa bukan sekadar agenda rutin di desa. Pilhut adalah bagian penting dari demokrasi desa, karena melalui pemilihan ini masyarakat menentukan siapa yang akan memimpin desa selama delapan tahun