IlustrasiMANADOPOST.ID— Selang Januari hingga April 2022, Sulawesi Utara (Sulut) sudah merealisasikan belanja APBN sebesar Rp 6,4 triliun. Sementara pendapatan Rp 1,44 triliun. Realisasi belanja APBN tersebut terdiri dari belanja pemerintah hingga belanja sosial, (lihat grafis, red).
Kakanwil DJPb Sulut Ratih Hapsari Kusumawardani memaparkan, ada beberapa kendala yang dialami dalam proses realisasi belanja pemerintah pusat. Selain Covid-19, juknis yang belum keluar dari kementerian/lembaga pusat serta adanya revisi DIPA pada eselon 1 kementerian/lembaga yang memerlukan waktu. "Jadi memang ada beberapa kendala yang dihadapi," sebutnya, di sela kegiatan Bacirita APBN Regional Sulut, yang digelar secara Hybrid, Selasa (31/5).
Hapsari menjelaskan realisasi dari TKDD. Hingga akhir April realisasinya sudah Rp 4,29 triliun. Yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 3,21 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp 160 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp 9 miliar, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp 550 miliar, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 10 miliar, dan Dana Desa Rp 356 miliar.
"Realisasi TKDD ini disalurkan melalui 4 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sulut. Antara lain, Dandes Rp 356 miliar, BOS Rp 171 milar, BOP PAUD Rp 17 miliar, DAK Fisik Rp 10 miliar. Sedangkan Belanja Konsolidasi APBD mencapai Rp 3,6 triliun, " paparnya.
Di kesempatan yang sama, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulbagtara Erwin Situmorang membeber realisasi pendapatan. Dia menjelaskan, pendapatan dari Bea Keluar masih mendapat pertumbuhan tertinggi dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu 138,34 persen. Dimana, Pendapatan Bea Keluar Sulut dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO) yang cukup tinggi pada April 2022.
Dia menyebutkan, pendapatan Bea keluar sampai April 2022 sebesar Rp 53,71 miliar. Khusus di April pendapatan Bea keluar hanya Rp 9,5 miliar. Nilai ini turun dibanding Maret 2022 yang mencapai Rp 16,90 miliar," akunya. Erwin menerangkan, penurunan ini seiring adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil dimana kebutuhan minyak goreng dalam negeri yang meningkat.
Dari sisi, pendapatan di pemerintah daerah. Selain penerimaan dari TKDD, Pemerintah Daerah telah berhasil merealisasikan pendapatan daerah sekitar Rp 372 miliar. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 370 miliar dan Pendapatan Lainnya Rp 2 miliar.
Sementara di perpajakan, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kanwil DJP Suluttenggomalut Yoga Saksono menyebutkan sampai April 2022, Penerimaan tertinggi Perpajakan Sulut terdapat pada Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 621 miliar, disusul Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 389 miliar dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterima Pemerintah Pusat sebesar Rp 20 miliar.
Dia mengatakan, penerimaan PPH terbantukan dengan pelaporan SPT. Selain Perorangan, juga terdapat pelaporan SPT Badan yang akan berakhir pada 30 April 2022 yang diikuti oleh 5.548 Wajib Pajak.
"Selain pelaporan SPT Tahunan, pada April 2022 juga mulai berlaku UU HPP yang menyebabkan Perubahan Pasal 7 ayat (1) pada UU PPN "Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10 persen berubah menjadi 11 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Ini sangat membantu," katanya.
Kabid Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Sulut Devi lesilolo menuturkan, saat ini pihaknya sedang menjalankan program Percepatan Sertifikasi BMN berupa Tanah Tahun 2022. Upaya pensertipikatan BMN berupa tanah merupakan upaya akuntabilitas pemerintah guna memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas Tanah, melaksanakan tertib administrasi, dan tentunya pengamanan BMN berupa tanah, sehingga BMN tersebut dapat secara optimal dimanfaatkan fungsinya untuk kepentingan pelaksanaan tugas pemerintahan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
"Selain itu, program sertifikasi BMN berupa tanah dimaksudkan untuk mendorong revenue center sehingga tanah BMN dan bangunan/gedung yang berdiri di atasnya bukan menjadi aset yang idle, namun dapat digunakan oleh K/L yang membutuhkan serta dapat dioptimalkan melalui berbagai bentuk pemanfaatan seperti sewa atau kerjasama pemanfaatan yang bisa menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Subbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal BDK Manado Ridwan Husen memberikan pengetahuan tentang Kementerian Keuangan melalui Kemenkeu Corporate University (CORPU) Open Class yang bisa di akses rekamannya di Channel Youtube BDK Manado, serta menjalankan agenda setting dari Kemenkeu untuk menyebarkan Current Issue kemenkeu kepada masyarakat luas.
Diketahui, pada program CORPU, bulan April mengangkat Success Story Membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).(ayu/gel)
Tahlis mengungkapkan, berdasarkan perhitungan pemerintah daerah, porsi belanja pegawai dalam rancangan KUA PPAS 2027 masih berada di angka sekitar 47 persen. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp1,6 triliun dan di dala
Amanat UU terkait belanja pegawai di seluruh daerah di Indonesia tidak bisa melebihi 30 persen kembali dipertanyakan anggota DPRD Manado. Namun, sudah ada kesepakatan 3 menteri kemungkinan akan dipending