Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BP2JK Warning Blacklist Pelaksana Proyek Tidak Tepat Waktu

D
Penulis: Desmi Babo❯
BP2JK Provinsi Sulawesi Utara
BP2JK Provinsi Sulawesi Utara

MANADOPOST.ID---Pelaksana Proyek pekerjaan di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang ikut serta dalam tender proyek, diberikan perhatian khusus oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulut.

Hal ini terkait rekam jejak perusahaan terhadap kualitas penyelesaian waktu pekerjaan proyek dan ini ditegaskan oleh Kepala BP2JK Sulut Sutopo. Saat diwawancarai Manado Post, Ia  mengungkapkan bahwa semuanya diatur dalam Peraturan LKPP No 17 Tahun 2018.
Photo
Photo
Sutopo, Kepala BP2JK Sulut “Ketika ada pelaksana proyek yang tidak bisa menyelesaikan sesuai dengan kontrak waktu pekerjaan, itu harus diputus kontrak. Atau jika masih sanggup, diberi kesempatan untuk menyelesaikan selama 90 hari,” ungkap Sutopo. Lanjutnya, jika setelah diberikan kesempatan tetapi tidak selesai, maka pelaksana proyek akan di blacklist. “Kalau misalnya dikasih kesempatan, itu tentunya kita membuat lagi time schadule untuk melaksanakan itu. Bisa selesai gak. Kalau tidak bisa selesai, nggak perlu dikasih perpanjangan, putus kontrak di situ saja. Diblacklist kalau nggak selesai," tegas Sutopo yang juga pernah menjadi Kasatker Proyek Fisik. Untuk meyakinkan bahwa proyek bisa diselesaikan lanjut Sutopo, maka di-time schadule dirinci dan ditandatangani oleh perusahaan pelaksana. Jika tidak selesai tepat waktu maka di-blacklist dan tidak bisa ikut lelang secara nasional. ”Tapi mereka buat sendiri berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk penyelesaian nya. Kalau tidak sesuai dengan time schadule yang diberikan, yang penting rincianya mereka tanda tangan dan stempel perusahaan. Sehingga ini yang saya angkat dan ajukan ke Ditjen bahwa kontrak di blacklist dan tidak bisa ikut lelang secara nasional,” ungkap Sutopo, kala Ia menjadi Kasatker Proyek Fisik pada tahun 2018 lalu. Meski demikian, Ia menyebutkan bahwa BP2JK tidak bisa mem-blacklist tetapi harus dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan harus dilaporkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sehingga Perusahaan Pelaksanaan Proyek tersebut tidak dapat mengikuti tender proyek secara nasional. “Untuk blacklist, BP2JK sendiri tidak bisa, dan kalau PPK tidak lakukan blacklist, berarti dia masih bisa ikut tender. Sedangkan proses blacklist itu harus dari PPK dan dilaporkan ke LKPP. Karena kalau tidak tercatat di LKPP, maka di daerah lain, bisa juga dia ikut tender. Makanya, selain di-blacklist, harus juga dilaporkan di LKPP. Aturan tersebut jelas dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018," terang Sutopo. (des)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer