Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Niat Mulia PT BTPR, Buka Lapangan Kerja di Boltim

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Ilustrasi
Ilustrasi
  MANADOPOST.ID- PT Bolmong Timur Primanusa Resources (BTPR), mengapresiasi segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), termasuk di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dalam pengurusan perizinan. Sebab birokrasi perizinan investasi dinilai sangatlah bagus dan cepat. "Karena enaknya sekarang sudah ada Dinas PTSP, kita sudah tidak perlu ke mana-mana, semua sudah ada di situ. PTSP di Sulut jalannya bagus. Tapi saran kami yang perlu ditingkatkan adalah pendampingan. Karena kita kan swasta dan tidak mengerti semua birokrasi," nilai Carlo Sahulata, Direktur PT BTPR penuh senyum kepada Manado Post, Selasa (31/1) kemarin. Namun demikian menurut Sahulata, ada persoalan yang didapati dan perlu diselesaikan oleh PT BTPR dengan penuh cara kekeluargaan. Sahulata mengurai, agar diketahui persoalan saat ini PT BTPR adalah pemegang IUP atau izin usaha pertambangan operasi produksi emas di Kabupaten Boltim. Dan sudah mulai melakukan aktivitas perijinan sejak 2010. Oleh pemerintah kabupaten sebelumnya memberikan izin IUP eksplorasi. Berjalan waktu, PT BTPR harus melakukan semua prosedur perizinan sampai semua persyaratan dipenuhi semua termasuk melakukan studi Amdal, studi teknis sampai saat ini PT BTPR sudah memiliki IUP operasi produksi pada 1 Desember 2020. Setelah mendapat IUP operasi produksi, PT BTPR tidak bisa langsung menambang. Karena selain ada persyaratan lainnya, daerah IUP PT BTPR merupakan kawasan hutan lindung. "Sehingga kami harus melakukan effort-effort lagi (upaya) lagi, bekerja sama komunikasi dengan pihak pemerintah daerah maupun pusat untuk menyesuaikan status kawasan hutan fungsi hutannya. Dan itu perlu waktu yang tidak sebentar," urai Sahulata. Kemudian disampaikan Sahulata, dalam perjalanan dan proses yang panjang, kewajiban telah dipenuhi dipenuhi selain melengkapi perizinan-perizinan dan menyampaikan laporan-laporan periodik, pihak PT BTPR juga sudah menyampaikan atau menuntaskan kewajiban. Seperti iuran tahunan yang totalnya per tahun mencapai ratusan juta. Namun demikian PT BTPR masih belum lagi mendapatkan hasil karena belum beroperasi. "Tapi itulah namanya kewajiban investasi dan kita harus tunduk," ucap Sahulata yang paham bahwa PT BTPR harus menaati semua aturan yang mesti dilakukan. Lanjut Sahulata, seiring perjalanan waktu pengurusan perijinan PT BTPR, pihaknya mendapatkan informasi bahwa ada aktivitas pertambangan di wilayah PT BTPR. "Ada aktivitas penambangan yang dilakukan oleh oknum peti (penambangan tanpa ijin) sekira 200 sampai 400 orang (data tahun 2022) yang tentunya mereka mengatasnamakan masyarakat. Itu seingat kami sejak 2021 atau sudah berjalan sekira 2 tahun," ungkap pria berdarah Chinese Ambon ini. Berkaitan aktivitas peti itu, menurut Sahulata, ijin yang tidak punya, berarti secara prosedur juga tidak tepat. Maka yang dikhawatirkan dari aktivitas peti itu adalah dampak lingkungan. "Karena dengan yang kami perhatikan mereka (Peti) menggunakan bahan-bahan kimia melakukan proses pematangan sampai jadi emas. Itu kan yang namanya bahan kimia harus dibuang setelah dipakai. Kalau di perusahaan, kita harus membuat sedimen atau kolam untuk penghancuran limbah. Itu harus buat titik dan tidak boleh saluran ke aliran-aliran sungai. Nah, yang sudah kebanyakan ini kan gampangnnya buat para penambang peti ini kan adalah mereka (bisa) buang di mana aja. Kalau itu masuk ke sungai, kan sianida yang dampaknya tidak baik bagi kelangsungan kehidupan," nilai Sahulata. Kekhawatiran kedua, lanjut Sahulata, adalah dampak hukum. Bisa dimengerti kalau masyarakat yang sesungguhnya melakukan Peti karena ketidakmengertian dampak hukum. Dan ketika kemudian penegakan hukum dilakukan, maka kasihan yang polos-polos hanya tahu untuk makan minum keluarga. "Tapi kan justru mereka (masyarakat) ini hanya ikut-ikut. Tapi yang para pemodal atau pemimpin kelompok ini mereka harus siap-siap dengan itu (dampak hukum). Nah itu kita takutnya masyarakat yang awam," kata Sahulata. Selanjutnya diungkapkan Sahulata, belum lama ini kemudian ada undangan rapat dengar pendapat (RDP) untuk PT BTPR dari DPRD Boltim, merujuk adanya pelaporan dari masyarakat. "Yang mana setelah kami pelajari bukan laporan dari masyarakat, tetapi para pelaku yang terkoordinir. Mereka melakukan perlawanan untuk sumber pendapatannya," ujar Sahulata. Setelah itu, menyikapi RDP yang belum memberikan keputusan secara pasti itu, pihak BTPR terus melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat. Di antaranya dengan menyurati pimpinan atau kepala-kepala kelompok. "Bahwa kita akan membuat aktivitas. Contoh saja sewaktu kami mau urus ijin PPKH (Pinjam pakai kawasan hutan). Karena waktu urus PPKH pemerintah kan harus turun untuk melihat apakah sudah dibongkar atau belum oleh perusahaan. Nah jika belum keluar dari lokasi (para peti) kan berarti di mata pemerintah perusahaan tidak jaga," ucap Sahulata. Sahulata mengatakan, sebenarnya masyarakat dan aparat desa sewaktu dilakukan sosialisasi oleh PT BTPR, bisa memahami. "Mereka masyarakat dan aparat desa justru welcome atau memahami dan minta untuk segera dilakukan (penambangan). Walaupun memang tidak bisa segera (pengoperasian aktivitas pertambangan) karena ada proses-proses yang harus diselesaikan. Tapi memang harus kita selesaikan," nilai Sahulata yang merasa cukup heran kenapa di rapat DPRD lalu disebut bahwa alasan RDP karena ada laporan dari masyarakat. Sahulata hanya berharap, kiranya ke depan bisa ada kepastian secara hukum birokrasi dan investasi. Karena menurut Sahulata, upaya BTPR untuk bisa beroperasi bukan hanya untuk kepentingan perusahaan semata, melainkan untuk memberi dampak ekonomi bagi masyarakat luas serta jaminan atau kedudukan hukum yang jelas. Karena misalkan jika kemudian operasi PT BTPR sudah jalan otomatis akan menyerap tenaga kerja. "Kalau sudah jalan kan misalnya, saya tidak mau mengandai-ngandai. Makanya kan kami sampaikan bahwa ini dampak ekonominya buat kita semua," beber Sahulata. Adapun Sahulata menyebut, mengenai modal investasi selama ini oleh PT BTPR ditaksir sudah miliaran rupiah yang dihitung dari pembayaran iuran tahunan per tahun mencapai Rp470 jutaan atau sekira Rp1 miliar dalam dua tahun dan sudah berlangsung sejak 2010. "Tapi sekali lagi kami belum mendapatkan apa-apa (profit). Tapi sebagai pemegang IUP kami harus bayar tiap tahun. Itu belum jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang. Dan nanti jika sudah berproduksi ada yang namanya kewajiban royalti juga . Nah seperti Peti itu harus ditagih royaltinya," sebut Sahulata sembari tersenyum. Terakhir disampaikan Sahulata, sampai saat ini PT BTPR dengan pelaku Peti tersebut selalu melakukan upaya komunikasi dengan baik atau kekeluargaan. "Kita utamakan pendekatan sosial. Torang samua basudara. Kalau hukum itu untuk pendekatan terakhirlah kalau memang sudah tidak ada jalan sama sekali. Kita harus laporkan (koordinasi) mengenai adanya peti di wilayah kami. Karena jika tidak dilakukan, maka kita (PT BTPR) bisa kena karena kita punya kewajiban untuk menjaga (lahan pertambangan). Kemudian secara keseluruhan kami harapkan perlunya ada kepastian investasi hukum birokrasi dan pendampingan. Karena jika itu tidak disupport oleh semua stakeholder maka kami lemah. Tapi sejauh ini untuk kami, tidak ada kendala. Tinggal dari kami yang perlu mengintenskan komunikasi dengan pihak-pihak terkait," kunci Sahulata sembari berharap PT BTPR dapat beroperasi dalam waktu dekat. (gre)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer