Gubernur Sulut Olly Dondokambey didampingi Bupati Minsel Franky Wongkar saat mengikuti apel dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional tahun 2023.MANADOPOST.ID - Keamanan dan keselamatan Tenaga kerja (Naker) di Tanah Bumi Nyiur Melambai, saat ini mendapatkan perhatian langsung Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey (OD).
Bahkan secara langsung Gubernur OD meminta semua perusahaan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja semua Naker tak terkecuali. Baik Naker dalam resiko kerja tinggi, maupun Naker resiko kerja rendah.
"Menjadi satu keharusan yang diamanatkan Undang-Undang (UU) bahwa setiap perusahaan harus memperhatikan dan menjamin keamanan dan keselamatan kerja semua Naker. Tak terkecuali. Mau resiko tinggi atau resiko rendah, semua harus dijamin perusahaan. Tak taat melaksanakan ketentuan tersebut, tentu perusahaan tersebut melanggar aturan. Karena ini tertuang dalam UU. Ada sanksi menanti bagi perusahaan yang tak patuh," tutur Gubernur OD dalam peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Selasa (14/1) siang.
Gubernur OD juga mengatakan, puji syukur bisa merayakan apel dalam rangka memperingati bulan K3 Nasional tahun 2023. Dengan tema terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja.
"Peringatan ini menjadi momentum mengingatkan kita akan pentingnya K3, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif,” ungkapnya.
Menurut Gubernur OD, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul, tidak hanya didukung dengan adanya regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan, termasuk diantaranya membangun budaya K3 yang baik.
"Karena seringkali luput dalam benak kita, bahwa nikmat selamat dan sehat melalui penerapan budaya K3 yang baik, dapat menghindarkan kita dari risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya akan terwujudnya pekerjaan layak," imbuhnya.
Gubernur OD mengatakan bahwa, untuk dapat dikatakan sebagai pekerjaan layak, maka diharapkan dapat memenuhi 3 kondisi, yaitu pertama, tersedia bagi semua orang pada usia produktif tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, serta tanpa hambatan gender.
"Kedua, semua pekerja terlindungi secara sosial, termasuk mereka yang terlibat dalam kegiatan ekonomi informal. Ketiga, semua pekerja tersalurkan suara dan aspirasinya melalui sistem dialog sosial yang berharkat secara kemanusiaan," ujarnya.
Lebih jauh Gubernur OD mengatakan, kondisi yang dikatakan ideal tersebut seharusnya menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan, sehingga dapat diwujudkan demi kemanusiaan yang adil dan beradab Pemerintah Indonesia mendukung dan berperan aktif dalam dimasukkannya K3 pada kerangka kerja prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar International Labour Organization (ILO) ditempat kerja yang telat disahkan menjadi Resolusi dalam Sidang Ketenagakerjaan Internasional ke-110 di Jenewa pada Juni 2022.
"Karena Indonesia mengakui bahwa K3 merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia," ucapnya.
Selain itu, Gubernur OD mengatakan, pada Presidensi G20 Indonesia bidang ketenagakerjaan telah menyelesaikan G20 Labour and Employment Ministers Meeting (LEMM). Pertemuan yang dihadiri para Menteri Ketenagakerjaan G20 menghasilkan lima dokumen penting, salah satunya dokumen G20 Policy Principles on Adapting Labour Protection for More Effective Protection and Increased Resilience for All Workers.
Dokumen tersebut menurut Gubernur OD, berisi kesepakatan para anggota untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang adaptif bagi semua pekerja dalam menghadapi perubahan dunia kerja dengan memperhatikan tiga determinan utama yaitu cakupan perlindungan tenaga kerja, tingkat perlindungan, dan tingkat kepatuhan. Selain itu juga mendorong Kesehatan adanya Kerja kebijakan Keselamatan dan K3 yang inklusif dan komprehensif.
"Sebagai wujud komitmen pemerintah menghadirkan pekerjaan layak untuk dimasa depan, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan amanah dari UU 11/2020 tentang Cipta Kerja. Untuk menindaklanjuti, dalam bidang ketenagakerjaan," pungkasnya. (ewa)