Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemprov Raih WTP, Tapi BPK Temukan 14 Masalah dan Beri 29 Rekomendasi

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Penyerahan iktisar LHP BPK RI pada Pemprov Sulut, Senin (15/5).
Penyerahan iktisar LHP BPK RI pada Pemprov Sulut, Senin (15/5).
MANADOPOST.ID—Pemprov Sulut kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan, namun tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

“Ada 14 permasalahan dan 29 rekomendasi yang harus dibenahi,” ujar Anggota VI BPK selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI Dr Pius Lustrilanang SIP., M.Si., CFrA., CSFA, dalam rapat paripurna Senin (15/5).
Permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut, kekurangan penerimaan atas Pajak Air Permukaan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp590,67 juta sehingga atas kekurangan penerimaan tersebut belum dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanan kegiatan pelayanan masyarakat; Pelaksanaan 48 Paket Pekerjaan pada 5 SKPD tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp5,42 miliar yang terdiri dari kekurangan volume pekerjaan Rp4,73 miliar;

kekurangan penerimaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp693,54 juta; atas nilai tersebut sebesar Rp570,79 juta kelebihan telah disetor ke kas daerah;

dan Pengelolaan Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak untuk kabupaten/kota pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tidak tertib, sehingga mengakibatkan potensi tidak tercapainya tujuan transfer dana bagi hasil pajak yang akan digunakan oleh pemerintah kabupaten/kota.(gel)

Advertisement
Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer