Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Punya Peran Sentral Pastikan Kedaulatan Rakyat Terjaga

T
Penulis: Tanya Rompas❯

Suasana rapat konsolidasi yang digelar Bawaslu Sulut
Suasana rapat konsolidasi yang digelar Bawaslu Sulut
MANADOPOST.ID- Konstitusi UUD 1945 menyebutkan bahwa pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki kedaulatan secara absolut untuk menentukan siapa yang menjadi representasi mereka di lembaga-lembaga pengambilan keputusan politik seperti eksekutif ataupun legislatif.


Advertisement

Karena pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat itu wajib dijaga dan dilindungi.

"Pihak yang harus bertanggungjawab menjaga dan melindungi kedaulatan rakyat yaitu adalah Bawaslu," kata Dosen Kepemiluan FISIP Unsrat Ferry Daud Liando ketika memberikan materi pada seminar dengan topik Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Hotel Novotel Kairagi.

Menurut Liando, ada tiga kemungkinan kedaulatan rakyat itu terganggu pada Pemilu 202. Yaitu potensi kedaulatan dihilangkan, kedaulatan dibatasi dan kedaulatan disalahgunakan.

Advertisement

"Kedaulatan rakyat menjadi hilang disebabkan ada warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, tapi tidak didaftarkan sebagai pemilih. Sehingga berdampak pada ketidakcukupan kertas suara untuk memilih," bebernya.

Daftar pemilih yang tidak akurat menyebabkan perencanaan logistik seperti kertas suara tidak akurat. Resikonya adalah ketidakcukupan kertas suara yang menyebabkan kehilangan hak-hak warga negara untuk memilih.

"Banyak warga negara tidak bisa didaftar sebagai pemilih karena tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai syarat untuk terdaftar," ucapnya.

Advertisement

Berkaitan dengan kedaulatan, rakyat yang dibatasi pada pemilu adalah terkait potensi intimidasi terhadap pemilih. Intimidasi biasanya dilakukan oleh aparat birokrasi atau aparat pemerintahan di tingkat desa.

Dia menjelaskan, ada semacam ancaman untuk tidak disalurkan bantuan sosial dan atau bantuan lainnya jika tidak memilih calon yang dianjurkan.

"Pembatasan kedaulatan juga kerap terjadi karena banyak calon legislatif yang akan berpotensi menyuap atau menyogok pemilih. Sehingga sikap politik pemilih tidak lagi atas dasar kedaulatan, akan tetapi karena adanya transaksi jual beli suara," terangnya.

Berkaitan dengan potensi kedaulatan rakyat disalahgunakan adalah pergeseran atau pengurangan suara dalam penghitungan, penjumlahan dan rekapitulasi.

Banyak petugas di KPPS berpotensi akan melakukan kecurangan atas desakan peserta pemilu.

Untuk memastikan kedaulatan itu terjaga atau terlindungi, maka posisi Bawaslu memegang peran sentral.

"Pemilih harus betul-betul dilindungi. Sebab mustahil jika pemilu tanpa pemilih. Di berbagai negara ada pemilu tanpa parpol dan ada pemilu tanpa penyelenggara pemilu. Tapi jika pemilu tanpa pemilih, maka itu sangat mustahil," pungkasnya. (Ando)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer