
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen itu memberikan kesempatan Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandow menyampaikan penjelasan kedua Ranperda itu.

"Saya dengan bangga ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan APBD Provinsi tahun 2022 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," ujar Wagub.
Pemprov, kata dia, telah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program dan kegiatan yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

"Melalui APBD tahun 2022, kami telah mengalokasikan dana untuk berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan sektor ekonomi lainnya, serta memberikan perhatian khusus terhadap pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial," paparnya.
Perlu diketahui bersama, lanjutnya, pendapatan daerah T.A. 2022 terealisasi sebesar Rp 3.726.578.804.936 atau 95,65% dari anggaran Rp 3.896.225.159.207. Sedangkan untuk belanja daerah terealisasi sebesar Rp 3.858.758.102.783 atau 92,59% dari anggaran Rp 4.167.727.804.692.

"Tentunya, berbagai program dan proyek yang dijalankan dengan dana APBD tahun 2022 telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Sulut. Dalam kurun waktu tersebut, kami berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur, memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat," terangnya.
Kata Wagub, peran dan kontribusi DPRD Provinsi Sulut dalam melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap pelaksanaan APBD tahun 2022 adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan.

"Melalui berbagai masukan dan saran bernilai konstruktif yang diberikan oleh DPRD, sangat berarti bagi kami dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja pemerintah daerah," tuturnya.
Terkait Ranperda Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida, Wagub menjelaskan, Ranperda tersebut, menjadi sebuah pembahasan yang cukup alot untuk dibahas dan ditetapkan. Karena setiap butir regulasi peraturannya harus dipersiapkan secara matang dan
detail.

"Jangan ada yang saling merugikan. Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan, PT Jamkrida Sulut mampu menjawab sinergitas dan amanah yang diberikan Pemprov untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah," tegasnya.
Wagub juga menjelaskan, dalam penyertaan modal kepada PT Jamkrida Sulut merupakan langkah yang strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor keuangan di wilayah kita.

"Dalam rangka meningkatkan peran PT Jamkrida Sulut sebagai lembaga penjaminan kredit yang handal dan berkompeten, kami berencana untuk menyuntikkan modal ke dalam perusahaan ini. Dalam hal ini, tujuan utama kami adalah untuk memberikan dorongan dan dukungan finansial yang lebih kuat kepada perusahaan ini, sehingga dapat berperan lebih aktif dalam mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di
Sulut," jelasnya.

Usai penjelasan Wagub, seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum terkait dua ranperda itu. "Tahapan selanjutnya untuk pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sulut anggaran 2022 adalah rapat pembahasan antara Badan Anggaran bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD," kata Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen.
Untuk tahapan selanjutnya terkait pembahasan Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida Sulut adalah pembahasan tingkat I.

"Dan berdasarkan rapat Badan Musyawarah DPRD, pembahasan ranperda ini dibahas oleh panitia khusus. Keanggotaan panitia khusus DPRD dimaksud, diusulkan oleh masing-masing fraksi sebagaimana rekomendasi rapat badan musyawarah DPRD," terangnya.
Pansus pembahas Ranperda Penyertaan Modal kepada PT Jamkrida ditetapkan dalam rapat paripurna tersebut dan dinyatakan sah serta akan dituangkan dalam keputusan DPRD.

"Selanjutnya pansus DPRD mulai bertugas hari ini, dengan melaksanakan pemilihan pimpinan pansus dimaksud, setelah selesainya rapat paripurna DPRD hari ini," tutupnya. (adv)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




