
Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi 1 di DPRD Sulut. Dimana dalam diskusi bersama pejabat dan jajaran Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, personel Komisi 1 Herol V Kaawoan (HVK) mempertanyakan hal tersebut.
"Saya menanyakan apakah dalam program dan kegiatan dana desa yang diberikan oleh Kementerian ke desa-desa bisa mengcover/membantu bencana alam/non alam yang terjadi. Terlebih yang ada di Provinsi Sulut," ujarnya, Rabu (26/7).
Itu ditanyakan politisi Partai Gerindra ini dikarena beberapa akhir-akhir ini di beberapa daerah di kabupaten/kota di Sulut telah terjadi fenomena ternak Babi mati mendadak. Sehingga peternak menjual murah daging Babi.
"Dalam penyampaian/penjelasan pihak Direktorat, dana desa itu bisa mengcover/bantu peternak babi yang ada di desa. Akan tetapi tentunya harus dibahas dalam musyawarah desa (APBDES)," terangnya.
Oleh sebab itu Komisi 1 mendorong dan mengajak kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa di Kementrian Desa.
Pada kunker tersebut dihadiri juga anggota Komisi 1 lainnya seperti Melky J Pangemanan dan Fabian kaloh. (ando)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

