
Bahwasanya hal tersebut menurut Mandagi, sangat penting dilaporkan, agar masyarakat tidak mengalami kerugian.
“Terkait developer membangun perumahan subsidi, itu sudah diatur dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs SEHAT). Memang harus diakui ada developer yang membangun tidak sesuai dengan KEPMEN 403 ini. Tapi seandainya ada pengaduan dari konsumen, maka bisa menyurat kepada kami dan pastinya kami akan memberikan teguran kepada pengembang yang bersangkutan,” kata Mandagi.
Namun menurutnya, apabila keluhan warga serta peringatan dari Pengurus REI Sulut tidak diindahkan, maka keanggotaan pengelola perumahan tersebut dapat dicabut. Hal ini pun dapat berpotensi, pihak bank tidak dapat memberikan KPR ataupun fasilitas kredit kepada pengembang perumahan tersebut.
“Pastinya kami akan memberikan teguran kepada pengembang yang bersangkutan. Apabila tegurannya tidak diperbaiki maka keanggotaannya bisa dicabut. Jadi kalau keanggotaannya dicabut, dia tidak bisa melakukan KPR. Karena kalau keanggotaannya sudah dicabut, bank tidak bisa memberikan KPR ataupun fasilitas kredit kepada pengembang tersebut,” pungkas Mandagi disela-sela kegiatan Rakor bersama Kementerian PUPR, (6/9). (des)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




