
Hal ini diuraikan kepala BP2P Sulawesi I, Recky Walter Lahope sebagai upaya dalam mewujudkan tertib administrasi pengolahan barang milik negara serta dalam rangka menyediakan hunian layak yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas umum PSU bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR.
“Pelaksanaan proses serah terima aset ini berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2018 Pasal 27 Ayat 1 tentang penggunaan barang yang menggunakan dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pembangunan bantuan PSU wajib melakukan penilaian PSU kepada pemerintah daerah atau instansi penerima bantuan melalui hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” urai Lahope di sela-sela Rapat Koordinasi Penjaringan Usulan Bantuan PSU Tahun Anggaran 2024 dan Percepatan Serah Terima Aset PSU di Lingkup Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I.
“Yang terkhusus untuk aset tahun 2012 sampai 2014 (eks Kemenpera), diupayakan untuk harus diselesaikan pada tahun 2023,” kunci Lahope.
Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri Dinas Perkimtan Kab/Kota di Sulut, para pengembang dan jajaran Kementerian PUPR BP2P Sulawesi I. (des)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

