
Bahkan saat ini revisi Peraturan Daerah (Perda) RTRW tengah dipacu Pemprov Sulut. Saat diwawancarai koran ini, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Steve Kepel mendesak agar revisi Perda RTRW Provinsi Sulut bisa tuntas akhir tahun 2023 ini. Dirinya juga mengingatkan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat secara maksimal mensosialisasikan revisi Perda RTRW Provinsi Sulut.
"Ingat bahwa revisi Perda RTRW ini harus disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka. Perda RTRW Provinsi Sulut ini saya targetkan akhir tahun sudah bisa ada penetapan. Ini merupakan PR yang tengah menjadi fokus utama kita. Ini tidak main-main, karena Revisi Perda RTRW Provinsi Sulut ini menjadi satu acuan penting dalam proses pembangunan di Sulut. Juga berkaitan dengan 15 kabupaten/kota," tegasnya.
Sebelumnya juga, Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemprov Sulut Fransiscus Manumpil mengharapkan tata ruang ini cepat tuntas agar investasi lebih menggeliat. "Belum lama ini kita laksanakan untuk penataan ruang laut. Tinggal bagaimana Perdanya digabung dengan darat sehingga menjadi penyataan yang terintegrasi dan berkesinambungan. Kita memastikan bahwa lahan kita di kabupaten/kota terakomodir mana yang bisa kita manfaatkan," imbuhnya.
Sementara itu, dalam rapat konsultasi Publik I RTRW Provinsi Sulut di Graha Gubernuran, Kamis (26/10) kemarin, Kepala Dinas PUPR Daerah Sulut Ir Deicy Paath juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran pihak terkait sebagai wujud sinergitas dan kolaborasi dalam menentukan pembangunan di daerah termasuk revisi Perda RTRW Provinsi Sulut. "Kegiatan konsultasi publik tahap I ini merupakan salah satu rangkaian syarat dalam penetapan Perda revisi RTRW Provinsi Sulut," jelasnya.
Paath mengatakan, dalam forum konsultasi publik ini akan dipaparkan muatan revisi RTRW Provinsi Sulut terintegrasi. "Untuk itu diharapkan informasi dan masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan materi teknis yang telah disusun. Selayaknya kita semua dapat memanfaatkan kegiatan ini sehingga bermuara pada hasil yang komperhensif dan di masa depan dapat menjadi instrumen bagi kemajuan daerah Sulut," tandasnya.
Diketahui Perda nomor 1/2014 tentang RTRW Provinsi Sulut tahun 2014 sampai tahun 2034 ditetapkan pada 17 Maret 2014. Perda ini kemudian dilakukan peninjauan kembali tahun 2018 dengan rekomendasi revisi dan dilanjutkan proses kegiatan revisi pada tahun 2019 sampai 2020. Proses tahapan revisi Perda RTRW Provinsi Sulut terus berlanjut dan diharapkan dapat ditetapkan di akhir tahun 2023. (ewa)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




