Ranperda Pajak dan Retribusi Sulut Disahkan, Pansus: Pelayanan Pemda Harus Ditingkatkan

Pansus DPRD Pembahas Ranperda tersebut menyampaikan laporannya yang disampaikan Ketua Pansus, Sandra Rondonuwu.
Pada kesempatan itu, Saron sapaan akrabnya mengatakan, dalam proses pembahasan, pansus mendorong agar ranperda tersebut mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah Sulut.
"Dengan hadirnya perda ini, maka diharapkan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah," kata Saron.
Dijelaskannya, pembahasan ranperda itu ditandai dengan adanya rekonstruksi pajak dan rasionalisasi retribusi daerah sebagai sumber penerimaan baru. Sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak.
Upaya rasionalisasi juga, kata dia, dilakukan pada retribusi daerah dengan menyederhanakan jumlah objek jenis pelayanan yang bertujuan meningkatkan efektifitas pungutan retribusi dan meminimalisasi biaya pemungutan, serta kepatutan agar dapat mengurangi beban masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan.
"Kita tentu berharap agar ketika ditetapkan ranperda ini, pelayanan pemerintah daerah harus ditingkatkan," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, ini adalah undang-undang baru, yang syaratnya harus disertai dengan perda.
"Terima kasih dewan cepat antisipasi ini. Sehingga tahun depan sudah berlaku semua proses transaksi kita dengan regulasi baru. Kita tentunya sudah memenuhi syarat. Karena sudah ada perda," tutupnya. (ando)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




