Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ranperda Pajak dan Retribusi Sulut Disahkan, Pansus: Pelayanan Pemda Harus Ditingkatkan

L
Penulis: Livrando Kambey❯

Penyerahan Ranperda oleh Ketua DPRD kepada Wakil Gubernur Sulut dalam rapat paripuna, Selasa (5/12) usai penandatangan persetujuan.
Penyerahan Ranperda oleh Ketua DPRD kepada Wakil Gubernur Sulut dalam rapat paripuna, Selasa (5/12) usai penandatangan persetujuan.
MANADOPOST.ID- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak dan Retribusi Daerah Sulut telah ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (5/12).


Advertisement

Pansus DPRD Pembahas Ranperda tersebut menyampaikan laporannya yang disampaikan Ketua Pansus, Sandra Rondonuwu.

Pada kesempatan itu, Saron sapaan akrabnya mengatakan, dalam proses pembahasan, pansus mendorong agar ranperda tersebut mampu menciptakan efektifitas dan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah Sulut.

"Dengan hadirnya perda ini, maka diharapkan akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah," kata Saron.

Advertisement

Dijelaskannya, pembahasan ranperda itu ditandai dengan adanya rekonstruksi pajak dan rasionalisasi retribusi daerah sebagai sumber penerimaan baru. Sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menimbulkan beban tambahan bagi wajib pajak.

Upaya rasionalisasi juga, kata dia, dilakukan pada retribusi daerah dengan menyederhanakan jumlah objek jenis pelayanan yang bertujuan meningkatkan efektifitas pungutan retribusi dan meminimalisasi biaya pemungutan, serta kepatutan agar dapat mengurangi beban masyarakat dalam upaya mendapatkan pelayanan.

"Kita tentu berharap agar ketika ditetapkan ranperda ini, pelayanan pemerintah daerah harus ditingkatkan," ucapnya.

Advertisement

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan, ini adalah undang-undang baru, yang syaratnya harus disertai dengan perda.

"Terima kasih dewan cepat antisipasi ini. Sehingga tahun depan sudah berlaku semua proses transaksi kita dengan regulasi baru. Kita tentunya sudah memenuhi syarat. Karena sudah ada perda," tutupnya. (ando)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tunggakan Pajak Pelaku Usaha di Manado, Andrew Palit Saran Beri Keringanan Tapi Aturan Tetap Tegak

Tunggakan Pajak Pelaku Usaha di Manado, Andrew Palit Saran Beri Keringanan Tapi Aturan Tetap Tegak

Anggota DPRD Manado menyarankan Bapenda memberi keringan dan kemudahan pelaku usaha untuk mebayar pajak yang menunggak

Komisi 2 DPRD Bongkar Daftar Penunggak Pajak di Kota Manado, Total 170 Miliar Belum Terbayar

Komisi 2 DPRD Bongkar Daftar Penunggak Pajak di Kota Manado, Total 170 Miliar Belum Terbayar

Dalam hearing Komisi 2 DPRD Manado dengan Bapenda, terungkap ada sekira 170 miliar pajak yang belum terbayar. Baik hiburan, restoran dan PBB

Guru Besar Unsrat Prof Tulung: Kamar Pajak di MA Layak Dibentuk, Beban Perkara Pajak Sangat Besar

Guru Besar Unsrat Prof Tulung: Kamar Pajak di MA Layak Dibentuk, Beban Perkara Pajak Sangat Besar

Guru Besar Unsrat Prof Tulung: Kamar Pajak di MA Layak Dibentuk, Beban Perkara Pajak Sangat Besar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer