
Pun kali ini dilaksanakan Lemhannas RI di Sulut. Nampak seluruh stekholder terkait hadir dalam FGD yang berlangsung di ruang CJ Rantung kantor Gubernur Sulut, Kamis (1/8) kemarin. Berkomitmen bersama mewujudkan kesehatan lingkungan. Sekprov Steve Kepel bersama jajaran Kepala OPD Pemprov Sulut juga turut serta.
Untuk itu, kata Kepel usia pemaparannya, bahwa banyak langkah preventif yang sudah dilakukan oleh Pemprov Sulut. "Oleh Gubernur Olly Dondokambey dalam hal ini, sudah ada 5 SK yang diterbitkan dalam rangka provinsi NZE ini," tegasnya. "Dan untuk kedepannya, diupayakan juga pencanangan konservasi wilayah laut ini, betul-betul konsisten dan komit dilaksanakan terus, agar wilayah laut ini benar-benar terlindungi dengan baik," tambahnya.
Maka dirinya berharap, seluruh pihak dapat memanfaatkan dengan baik hasil FGD ini. "FGD ini sangat bermanfaat bagi kita pemerhati wilayah laut dan seluruh masyarakat Sulut. Untuk betul-betul menimba ilmu dari mereka, agar apa yang diperoleh, apa yang didapatkan, mampu diterapkan di daerah kedepannya," terangnya. Diketahui sebelumnya dalam pemaparan, Sekprov Kepel menegaskan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan kawasan konservasi maupun indikasi kawasan pencanangan di 12 kabupaten/kota, yang memiliki wilayah pesisir dan laut. "Di gambaran kita, wilayah pantai utara Sulut ini, banyak terdiri dari kawasan Mangrove. Nah ini yang menjadi pencanangan konservasi yang ada di Sulut," ungkapnya.
Pun pencadangan kawasan konservasi perairan, tegasnya, diinisiasi pemerintah Sulut. "Sejak 2017 sampai saat ini sudah 4 kali dilakukan. Yakni di Kabupaten Sangihe, Sitaro, Minut dan Bitung. Ini semuannya ditetapkan melalui SK Gubernur, dengan luas wilayah 244 ribu hektar," ungkapnya sembari menyampaikan gambaran yang sudah dilakukan Pemprov Sulut dalam rangka pencapaian target NZE dalam diskusi ini.(rez)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




