Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Ditilep Oknum Kades dan Bendahara, Polisi Dalami Kasus Korupsi Dandes

C
Penulis: Clavel Lukas❯
Oleh: Marlon Sumaraw  msumaraw@yahoo.com
Oleh: Marlon Sumaraw msumaraw@yahoo.com
MANADOPOST.ID--Polisi dalami kasus korupsi dana desa, di Desa Kakorotan yang merugikan negara Rp. 505.026.288,00 yang diduga ditilep oknum Kepala desa (Kades) beserta bendaharanya. Kasat Reskrim Polres Kepulauan Talaud Iptu Ricky Hermawan menerangkan, bahwa Selasa pekan lalu personil Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Kepulauan Talaud yang dipimpin oleh Kanit III Aiptu Marco Agimat, telah melakukan upaya paksa berupa penyitaan dokumen di kantor BPPKAD Pemda Talaud atau badan keuangan. "Pasalnya, berkas yang di sita tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana Desa Kakorotan Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud Tahun Anggaran 2017-2019 yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp 505.026.288,00 yang diduga dilakukan oleh Kades inisial BR dan bendahara perempuan WT, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 atau pasal 3 UU RI 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo. Pasal 55 KUHPidana," ungkapnya. Kasat melanjutkan, terkait peyitaan berkas tersebut dirinya bersama personil langsung gerak cepat turun langsung melakukan penyelidikan di Desa Kakorotan. "Jadi kerugian negara Rp. 505.026.288,00 juta dari 3 periode ini berdasarkan hitungan dari para ahli pihak inspektorat. Memang untuk kasus korupsi harus sinergis dari pusat ke daerah, di upayahkan apabila ada kerugian melakukan penggantian. Agar kerugian negara bisa pulih. Melihat dari kerugian ini memang kita sudah cobah upayahkan apabila bisa mengganti, namun batas tenggang waktu tertentu dan sesuai juga kelayakan memang tidak ada etikad baik untuk melakukan penggantian kerugian baik secara di angsur maupun langsung sehingga sesuai aturan kita tingkatkan ke proses penyidikan," jelasnya. Kasat menambahkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi beserta calon tersangka. "Memang saat ini untuk dua calon tersangka belum di tahan karena status mereka masi sebagai saksi. Dan berdasarkan pemeriksaan dan interogasi dari para saksi di Desa Kakorotan potensi kerugian negara akan bertambah, karena saat kita turun langsung di sana banyak fakta-fakta baru dari masyarakat. Untuk modus operandinya kegiatan fiktif dangan mark up. Contoh kegiatan fiktif yang dilakukan terkait pengadaan hewan ternak, akan tetapi setelah di periksa hewan itu tidak ada, sementara untuk kegiatan mark up anggaran pembangunan gapura, pertanggung jawaban di LPJ berbeda dengan rillnya barang-barang bersama materialnya beserta dengan honor yang di bayarkan ada selisi," terangnya. Semantara itu, Kanit III Tipikor Aiptu Marco Agimat menerangkan, untuk pemeriksaan di Desa Kakorotan ada 28 orang yang diperiksa. Di situ ada yang masyarakat menerima bantuan beserta masyarakat yang tidak menerima bantuan. "Untuk calon tersangka ada dua orang Bendahara dan Kades, untuk kerugian sendiri sekitar 500 Juta uang negara, namun saat turun langsung ke lapangan potensi kerugian kemungkinan bertambah, karena banyak masyarakat yang mengadu sehingga ada fakta-fakta baru yang terungkap," singkatnya. (cw-04/ewa)

Advertisement
Advertisement
Editor : Clavel Lukas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer