IlustrasiMANADOPOST.ID— Setalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, Pemkab Talaud siap menindaklanjuti rekomendasi BPK.
"Kita memiliki rencana aksi diberi kesempatan batas waktu 60 hari untuk penyelesaian sejak LHP LKPD TA 2020 disampaikan. Dan berharap sebelum 60 hari sudah selesai," ungkap Sekretaris Kepulauan Talaud Yohanis Kamagi.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kepulauan Talaud Moudy Gumansalangi menerangkan, terdapat delapan pokok temuan dan wajib ditindaklanjut dari hasil BPK. "Kami diberikan deadline waktu 60 hari untuk menuntaskan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Karena ini masih bersifat administrasi, maka akan sesuai dengan tepat waktu yang diberikan BPK untuk menindaklanjuti semua temuan itu," bebernya.
Moudy melanjutkan, bilamana lewat dari 60 hari tidak ditindaklanjuti, maka ada konsekuensi-konsekuensi dan akan berlanjut ke aparat penegak hukum. "Maka dari itu, pak Bupati menugaskan ke Inspektorat agar dilakukan secara baik dan tepat waktu. Tapi, memang bahwa temuan pada tahun ini tidak terlalu besar seperti yang sebelumnya," ungkapnya.
Dirinya menambahkan, sesuai instruksi bupati, wabup dan sekkab, bisa dapat memperbaharui pengelolaan keuangan yang lebih baik secara transparan dan akuntabel. "Kita harus berbenah, hampir semua SKPD tanggap, dari delapan item seperti kekurangan volume, dana bos dan lain-lain temuan tersebut juga ada pada pihak ketiga," tuturnya.(ridel)
Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dijadwalkan akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), atas pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran 2025