
Richard Mahole mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan data dari Badan Statistik. "Kami baru menyadari bahwa perbedaan ini muncul karena adanya metode pengumpulan data yang berbeda," kata Mahole.
Mahole menjelaskan bahwa Disdukcapil menggunakan data secara *dejure* atau berdasarkan hukum, di mana semua warga yang memiliki KTP Talaud, termasuk mereka yang bersekolah atau bekerja di luar daerah, tetap dihitung sebagai penduduk Talaud. Sementara itu, Badan Statistik mengumpulkan data secara *defacto*, yaitu hanya menghitung warga yang benar-benar tinggal di Talaud.
"Perbedaan ini berpengaruh terhadap beban pembangunan, seperti dalam alokasi beras yang hanya didasarkan pada jumlah penduduk yang tinggal di Talaud," jelas Mahole lebih lanjut. Diperkirakan terdapat selisih lebih dari 3.000 jiwa antara data Disdukcapil dan Badan Statistik.
Mahole menambahkan bahwa meskipun data dari kedua instansi ini tidak akan pernah sama, keduanya tetap digunakan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhannya. "Contohnya, untuk pemilu, data kependudukan dari Disdukcapil digunakan karena mencakup warga yang tinggal di luar daerah. Sedangkan untuk pemilihan kepala desa, data dari Dinas Kependudukan yang digunakan," pungkas Mahole.(del)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



