Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Talaud Tolak Sengketa Pilkada Pasangan JA-JP

R
Penulis: Ridel Palar❯

Photo
Photo
MANADOPOST.ID—Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar sidang musyawarah terbuka pada Sabtu (31/8) untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.


Advertisement

Agenda utama sidang tersebut adalah pembacaan putusan oleh Majelis Musyawarah terkait sengketa yang diajukan oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan, Jekmon Amisi (JA) dan Jetty Pulu (JP).

Dalam putusannya, Majelis Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua Majelis Glendy Dalope dan anggota majelis Sidra Sofyan, memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan JA-JP. Sidang tersebut dihadiri oleh para pemohon, Jekmon Amisi dan Jetty Pulu, serta pihak termohon dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Talaud, yang diwakili oleh Ketua KPU Andri Sumolang bersama beberapa komisioner lainnya.

Ketua Majelis Musyawarah, Glendy Dalope, menyatakan bahwa Bawaslu Talaud menolak semua permohonan dari pasangan JA-JP. Dia menambahkan bahwa langkah hukum selanjutnya berada di tangan pemohon, termasuk kemungkinan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP).

Advertisement

"Sesuai dengan putusan yang telah dibacakan, permohonan dari Pak Jekmon Amisi dan Ibu Jetty Pulu ditolak. Langkah hukum selanjutnya, jika ada, sepenuhnya berada di tangan pemohon," ujar Glendy.

Di sisi lain, Jekmon Amisi yang didampingi Jetty Pulu menyatakan menerima keputusan Bawaslu, namun mengkritik sejumlah hal dalam proses musyawarah tersebut, terutama terkait sosialisasi pencalonan perseorangan oleh KPU Talaud yang menurutnya tidak dilakukan dengan baik. Amisi menyatakan bahwa kesaksian yang diajukan menunjukkan bahwa tidak ada sosialisasi memadai sebelum tahapan penyerahan berkas pada 12 Mei, dan keputusan Bawaslu yang menganggap sosialisasi telah dilakukan pada 31 Mei dianggap tidak tepat.

"Kami kecewa dengan pertimbangan majelis yang menyatakan bahwa KPU telah melakukan sosialisasi. Berdasarkan kesaksian yang kami ajukan, sosialisasi itu tidak pernah dilakukan sebelum 12 Mei, dan ini sangat merugikan kami," ungkap Amisi.

Advertisement

Amisi menegaskan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan untuk membawa kasus ini ke DKPP di Jakarta, karena merasa KPU Talaud tidak menjalankan tugasnya dengan profesional.

Sebagai informasi, sengketa ini bermula dari keputusan KPU Talaud yang menyatakan bahwa pasangan JA-JP tidak memenuhi syarat dukungan minimal sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan dalam Pilkada 2024.(del)

Advertisement
Editor : Tanya Rompas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ungkap Alasan Tolak Perkada Anggaran Talaud, Manumpil: Ada Prosedur Yang Tidak Dilakukan TAPD

Ungkap Alasan Tolak Perkada Anggaran Talaud, Manumpil: Ada Prosedur Yang Tidak Dilakukan TAPD

Keputusan mantan Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Talaud, Dr Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env., Mgmt., yang tidak menandatangani

Andi Fitriana Cs Tunjukkan Taring, PPK PUTR Talaud Ditetapkan Tersangka Pengadaan Tanah SPBU

Andi Fitriana Cs Tunjukkan Taring, PPK PUTR Talaud Ditetapkan Tersangka Pengadaan Tanah SPBU

Baru beberapa pekan menakhodai Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepala Kejari Andi Fitriana, S.H., M.H. langsung

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer