
"Kami menghimbau kepada semua ASN yang ada di Talaud pada prinsipnya ASN itu wajib netral. Masalah pilihan itu masing-masing punya hak, akan tetapi itu tidak boleh diekspresikan. Harusnya ASN yang profesional itu mengetahui aturan-aturan karena bagi ASN yang terbukti secara terang-terangan dan tidak bersikap neteral tentunya pasti ada sangksi pelanggaran neteralisasi ASN," papar Sekda.
Dikatakan Yohanis, bisa saja tidak mendapati secara langsung, tapi di dunia yang sudah terkoneksi secara digital saat ini masyarakat bisa saja melakukan fungsi secara pengawasan. "laporan-laporan masyarakat, walaupun tidak di tujukan ke kami selaku pejabat yang berwenang, bisa saja melaporkan ke BKN, ke Menpan dan biasanya laporan seperti ini langsung ditindak lanjuti menyurat ke Kepalah Daerah atau Sekretaris Daerah untuk mengambil sikap atau mengambil sangksi tegas," ungkapnya.
Sekda juga menegaskan kembali, secara khusus teman-teman ASN untuk selalu bersikap neteral. "ASN adalah katalisator yang menciptakan Kabupaten Kepulauan Talaud ini senantiasa kondusif, aman dan damai. Maka dari itu kami selalu senantiasa mengharapkan agar tetap neteral. Misalkan ada sodara-sodara kita ada yang mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah, silakan disalurkan lewat TPS bukan menyalurkannya di Media sosial," tuturnya.
Memang tidak selamanya akan termonitor, akan tetapi jika ada masyarakat yang melaporkan dan terbukti ada dokumentasi dan bukti fisik lainnya jangan salahkan kami ketika melakukan langkah langkah tegas terkait dengan pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh ASN. "Jika terbukti, ini juga bisa sampai pada pemecatan ASN jika memiliki bukti yang kuat. Maka dari itu ASN harus bersikap bijak. Kemarin juga sempat ada teguran kepada salah satu ASN karena memberikan like, jempol di medsos, dan itu merupakan salah satu hal yang tidak bijaksana. Karena ASN yang bijaksana selalu berpedoman pada regulasi aturan yang sudah di amanatkan oleh konstitusi," tutup Sekda.(del)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




