Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tim Hukum IH-HM Bawa Laporan ke Bawaslu Talaud

R
Penulis: Ridel Palar❯

Komisioner Bawaslu Talaud Glendy Dalope saat menerima Tim Kuasa Hukum IH-HM di Kantor Bawaslu Talaud.
Komisioner Bawaslu Talaud Glendy Dalope saat menerima Tim Kuasa Hukum IH-HM di Kantor Bawaslu Talaud.
MANADOPOST.ID- Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut dua Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo (IH-HM) bawa puluhan dugaaan pelanggaran ke Kantor Bawaslu Talaud, Sabtu (30/11).


Advertisement

Terpantau kedatangan tim Kuasa hukum IH-HM langsung di terima Komisioner Bawaslu Talaud Glendy Dalope.

Dalam keterangan konfrensi pers Ketua Tim Kuasa Hukum IH-HM Handri Piter Poae didampingi Tim Sunarto Bataria, Arisminto Gumolung, Suwempry Suoth dan Perwakilan Tim Pemenangan IH-HM Nelson Entiman menerangkan, jadi laporan kami itu terdiri dari beberapa bagian. Sehingga masyarakat di luar sana tidak tergiring opini dari semua pihak termasuk dari pihak kami.

Pertama laporan kami itu terkait politik uang dan itu dari sejak masa kampanye yang dilakukan secara masif dan secara terang-terangan dilakukan. Politik yang dilakukan saat sebelum pencoblosan terjadi di beberapa tempat dan itu sudah ada vidio. Berkaitan dengan pemilihan hari H pada 27 November, itu ada pemilih yang masuk ke kategori gangguan jiwa secara permanen untuk tidak diberikan hak pilihnya. Namun ada beberapa terjadi dilapangan di beberapa TPS.

Advertisement

Handri juga menjelaskan, ada pemilh juga yang sudah tinggal lama di luar Talaud tetapi datang di sini kemudian diberikan hak untuk memilih. Ada juga kondisi khusus, di TPS Lirung 1 itu di LP atau rutan, pemilih itu nanti memilih ketika ada kunjungan paslon nomor 3. Dan sebenarnya dalam prosedurnya itu tidak bisa. Ada juga temuan di lapangan terkait pencoblosan yang merugikan paslon kami.

Dikatakan Handri juga ada keterlibatan ASN secara aktif dan masif dalam pemenangan paslon tertentu, ini semua ada dokumentasi. Dan semua bukti yang ada akan kita proses, dan mereka juga menggunakan fasilitas negara dalam hal ini pemerintah daerah.

"Kami paslon nomor dua sampai saat ini tetap menghormati proses yang ada. Dan terhadap hasil yang resmi kami akan tetap menunggu pleno dari KPU dan sampai dengan saat ini tingkatan pleno itu masih pada tingkatan kecamatan, atau mungkin minggu depan sudah pada tingkatan Kabupaten. Dan ini pun tidak akan selesai sampai disini. Karena persoalan begini masif dan pelanggaran masif dan terstruktur sudah kami pastikan persoalan ini akan sampai ke MK," paparnya.

Advertisement

Ia menambahkan, kita semua mau hasil demokrasi yang lurus, baik dan bersih. Kami tidak bermasuk menantang. Jadi silakan dibuktikan atau dilaporkan jangan berkoar di medsos. Kami kuasa hukum dari paslon nomor dua sudah berkoordinasi dengan paslon nomor dua dan sudah dapat perintah dan petunjuk terhadap proses pelanggaran ini harus dijalankan.

"Untuk temuan pelanggaran itu ada beberapa kualifikasi dan kurang lebih hampir 10, namun untuk jumlah pelanggaranya itu 30 lebih, ini baru teridentifikasi sampai dengan hari ini, dan buktinya sudah ada dan dilaporkan ke Bawaslu. Kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya masih sementara kami galih. Jadi prinsipnya adalah Pemilu kali ini, memang pelanggarannya sangat masif dan sangat terstruktur dan sistem matis, ini indikasi keterlibatan ASN bahkan keterlibatan sampai dengan perangkat itu sudah sangat jelas termasuk permainan politik uang yang sangat-sangat luar biasa,"kuncinya.

Sementara itu Komisioner Bawaslu Talaud Glendy Dalope usai menerima laporan mengatakan, yang pastinya kami dari Bawaslu Talaud akan menerima semua laporan yang akan di ajukan tim kuasa hukum paslon nomor 2. "Terkait tindak lanjut dari laporan ini sesuai prosedur dan peraturan bawaslu, tahapan awalnya akan melakukan pleno terkait keterpenuhan syarat materil dan formil, selanjutnya kajian awal akan kami susul. Karena berdasarkan informasi awal yang masuk itu sekitar 30an pelanggaran jadi kita akan pilah-pilah dulu jenis-jenis pelanggarannya apakah dia masuk di pelanggaran pindana administrasi atau pelanggaran hukum lainnya terkait netralitas ASN. Jadi usai pleno kita akan tindak lanjut dengan penanganan," singkatnya.(Del)

Advertisement
Editor : Tanya Rompas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer