
Kapolres Kepulauan Talaud AKBP Arie Sulistyo Nugroho SIK MH menerangkan, saat ini ada tiga kasus dugaan tindak pidana korupsi yang Polres Talaud tangani. "Pertama itu ada dugaan peyimpangan pendapatan pada PDAM tahun anggaran 2022, kedua dugaan penyalahgunaan dana ADD tahun 2024 yang bersumber dari APBD dan yang ke tiga kasus dugaan penyalahgunaan dana Desa Daran tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018," terangnya.
Perwira dua melati ini menambahkan, jadi untuk ketiga kasus ini, status perkaranya masih dalam tahap penyelidikan. "Untuk potensi kerugian negara sendiri yang akan menentukan kerugian negara itu sendiri dari BPKP atau BPK atau Inspektorat," singkat Kapolres.
Sementara itu Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Sulut, dr Sunny Rumawung, menyatakan dukungan penuh kepada APH untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang sedang ditangani. Dalam keterangannya, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional dan sungguh-sungguh tanpa kompromi.
“Kami mendukung langkah-langkah penegakan hukum oleh aparat. Namun, ini harus dilakukan secara profesional, jangan sampai upaya pemberantasan korupsi justru menciptakan celah munculnya korupsi baru,” ujar dr Sunny kepada Manado Post.
Ia juga menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum di Sulut dalam melaksanakan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Presiden sudah memberikan arahan yang jelas untuk memberantas korupsi. Ini harus dijalankan dengan baik oleh aparat di daerah, tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi,” tambahnya.
Ia berharap agar upaya pemberantasan korupsi di wilayah ini berjalan transparan dan akuntabel. Termasuk penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti bersalah. Dukungan publik terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di bidang penegakan hukum menjadi pengingat penting bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme adalah elemen kunci yang diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Sulut.
AMAK meminta agar APH mengedepankan tindakan nyata dengan mempercepat penyelesaian kasus. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan juga harus bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu. “Jangan hanya sekadar menangani, tapi harus ada langkah nyata yang membuat pelaku jera. Kita ingin korupsi di Sulut benar-benar diberantas,” tutup dr Sunny.(del)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




