
Masuki sidang kedua, MK mengagendakan sidang lanjutan pada Kamis (23/1), pukul 08.00 WIB dengan nomor perkara Nomor 51 PHPU.BUP-XXIII/2025 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud 2024 dengan pemohon Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo.
Sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah. Dengan agenda sidang persidangan mendengar jawaban dari termohon dan pihak terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak.
Sidang tersebut digelar di Gedung I Mahkamah Konstitusi (MK) dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo, serta Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah.
Dalam sidang juga Hakim MK Suhartoyo juga menekankan agar mencermati, termohon pemohon, dan pihak terkait serta Bawaslu karena tidak melewati ambang batas. "Jadi perkara-perkara yang tidak melewati ambang batas itu ada potensi-potensi pembuktian di sidang lanjutan, meskipun tidak semuanya. Sepanjang tidak ada kendala dengan persyaratan Formil, permohonannya tidak kabur, tapi kalau ada sifat-sifatnya khusus luar biasa. MK juga berpotensi untuk dilanjutkan pada pembuktian. Meskipun ini juga absolute. Semua tergantung pada bagaimana karakter perkara dan sikap dari pada mahkamah dalam meyikapi permohonan yang bersangkutan. Dan itu sering tidak di pahami beberapa pihak," terang Hakim.
Hakim MK juga menuturkan dalam sidang, jadi nanti di persiapkan, terlepas dari perkara ini akan lanjut atau tidak akan sangat tergantung kepada bagaimana keputusan para hakim.
Sementara itu, Tim Kuasa Hukum IH-HM Handri Piter Poae usai sidang MK menerangkan, jadi kami meyampaikan hasil persidangan tadi. Kami mendengar jawaban dari termohon dan pihak terkait dan keterangan dari Bawaslu. "Prinsipnya apa yang mereka dalilkan terutama dari posisi termohon dan pihak terkait itu dari versinya mereka. Dan kami pun dari versi sebagai pemohon mempunyai data dan fakta yang kami sudah uraikan dalam permohonan kami," Kata Handri didampingi Tim.
Dituturkan Handri, untuk posisi ini kita saling menghormati. Cuman tadi ada satu hal yang kami klarifikasi berkaitan dengan rekomendasi yang disampaikan oleh bawaslu. "Yang semestinya berdasarkan dari keterangan Bawaslu tadi, itu total rekomendasi yang di berikan oleh Bawaslu tadi itu ada delapan rekomendasi dan itu berdasarkan catatan tadi, dan itu belum termasuk dengan rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi," terangnya.
Lanjut Handri, jadi uraianya untuk sementara adalah 4 rekomendasi terhadap pelanggaran neteralitas ASN, kemudian dua rekomendasi pidana meskipun itu sudah Daluarsa tetapi itu merupakan rekomendasi dari pada Bawaslu. Kemudian itu ada rekomendasi pelanggaran dari Ketua KPU. Kemudian rekomendasi dari pelanggaran KPPS dan PPK. Jadi prinsipnya memang ada lebih dari 4 rekomendasi. Jadi itu yang harus kami clearkan supayah kita semua memahami bahwa kondisi faktanya seperti itu dan untuk semua masyarakat mari kita tetap saling menghormati perbedaan pendapat. Meskipun dari pihak terkait, termohon itu versinya mereka dan kita pun untuk versi kita yaitu pemohon.
"Keyakinan kami satu. Bahwa perkara ini akan berlanjut kepada proses pembuktian. Itu keyakinan kami dari awal, karena kita sudah memenuhi ambang batas yang sudah di undang-undangkan," pungkasnya.(del)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




