Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengurusan BPHTB Bebas Pungutan

R
Penulis: Ridel Palar❯

Jakson Parapaga
Jakson Parapaga
MANADOPOST.ID- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memberikan pembebasan terkait pengurusan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


Advertisement

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Talaud Jakson Parapaga ST ME menerangkan, pemerintah daerah melalui  BP2RD dalam rangka menindak lanjuti program dari Presiden Prabowo Subianto lewat asta cita. Melalui Kementerian perumahan dan pemukiman.  Tahun ini 2025 itu ada pembebasan untuk BPHTB. 

"BPHTB ini berupa bukti untuk kepemilikan tanah dan bangunan, jadi tahun ini dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu sesungguhnya ada dua, pembebasan BPHTB dan persetujuan bangunan gedung atau PBG itu di khususkan untuk masyarakat ekonomi menengah dan Pemkab Talaud itu sudah menindak lanjuti dengan pembuatan peraturan Bupati," terang Jakson.

Dikatakannya juga, tahun ini kami dari pemerintah daerah melalui BP2RD dan juga akan mengkordinasikan dengan Dinas PUTR dan Dinas DPMPSTP sehingga ada pengklasifikasian pengkategorian untuk masyarakat yang akan mengurus ijin persetujuan gedung yang dulunya disebut dengan ijin mendirikan bangunan IMB, itu tidak dipungut biaya demikian juga dengan BPHTB tidak di pungut biaya sepeserpun.

Advertisement

"Itu sebagai komitmen pemerintah daerah ke program pemerintah pusat dan itu sudah di jalankan di tahun 2025. Dalam Perbup itu ada pengklasifikasian masyarakat. Ketika melakukan pengurusan yang masyarakat berpenghasilan rendah atau miskin tidak lagi di pungut," jelasnya.

Ditambah Jakson, jadi intinya masyarakat miskin yang ada di talaud ketika akan bertransaksi jual beli tanah maka proses BPHTB tidak di pungut biaya dan itu sudah di atur di Perbup.

"Kami sudah ada surat edaran dan edukasi kepada masyarakat. Warga itu ketika mengurus BPHTB itu tidak lagi di pungut biaya karena BPHTB ini digunakan untuk pembuatan sertifikat. Makanya ini penting dilakukan pengurusan. Karena program pemerintah ini mengantisipasi jangan sampai ketika itu terjadi transaksi di tengah masyarakat itu terhambat dan tidak bisa memperoleh sertifikat hanya karena tidak mampu membayar retribusi BPHTB. Maka dari itu di setiap kesempatan bupati dan juga saya selalu meyampaikan hal ini ke masyarakat. Untuk BPHTB ini minimal di potong itu 80 juta ke atas akan ada potongan pajak," pungkasnya.(del)

Advertisement
Editor : Tanya Rompas
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ungkap Alasan Tolak Perkada Anggaran Talaud, Manumpil: Ada Prosedur Yang Tidak Dilakukan TAPD

Ungkap Alasan Tolak Perkada Anggaran Talaud, Manumpil: Ada Prosedur Yang Tidak Dilakukan TAPD

Keputusan mantan Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Talaud, Dr Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env., Mgmt., yang tidak menandatangani

Andi Fitriana Cs Tunjukkan Taring, PPK PUTR Talaud Ditetapkan Tersangka Pengadaan Tanah SPBU

Andi Fitriana Cs Tunjukkan Taring, PPK PUTR Talaud Ditetapkan Tersangka Pengadaan Tanah SPBU

Baru beberapa pekan menakhodai Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepala Kejari Andi Fitriana, S.H., M.H. langsung

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer