
Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), PSU akan dilaksanakan di seluruh TPS Kecamatan Essang, dengan batas waktu maksimal 45 hari setelah putusan dibacakan.
Ketua KPU Talaud, Andri Sumolang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun anggaran PSU sebesar Rp2,249 miliar. Namun, anggaran ini masih dalam tahap penyusunan dan belum diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda).
"Ketika sudah diajukan ke Pemda, mereka akan mengundang KPU kembali untuk audiensi ulang terkait permintaan dana ini," jelasnya, Rabu (26/2).
Terkait logistik, Sumolang menambahkan bahwa KPU akan melakukan pengadaan ulang, termasuk cetak surat suara baru yang akan diberi logo PSU sebagai tanda pembeda dengan surat suara sebelumnya.
Sementara itu, Komisioner Bawaslu Talaud, Glendy Dalope, mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyusun anggaran pengawasan PSU sebesar Rp2,2 miliar.
"Saat ini kami masih menunggu petunjuk dari Bawaslu RI, namun Rencana Anggaran dan Dana (RAD) sudah kami sampaikan ke Pemkab. Hanya saja, hingga kini belum ada balasan dari Pemkab," ungkapnya.
Dengan total pengajuan anggaran PSU yang mencapai sekitar Rp4,4 miliar, KPU dan Bawaslu Talaud berharap proses pencairan dana dapat segera dilakukan agar tahapan PSU berjalan sesuai jadwal.(Del)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




