
Rapat ini dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (5/3/2025) dan berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Talaud, Daud Malensang, S.Sos, yang mewakili Sekretaris Daerah, Ketua Bawaslu, perwakilan dari Dandim, serta perwira tinggi jajaran Polres Talaud.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang memimpin rapat, menegaskan bahwa pemerintah daerah yang akan melaksanakan PSU harus segera melakukan sinkronisasi anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan di daerah.
"Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk memastikan ketersediaan dana dalam persiapan PSU," ujar Ribka Haluk.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian anggaran guna menjamin kelancaran tahapan PSU sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintah daerah diminta segera menyelesaikan segala aspek administrasi terkait pendanaan agar tidak menghambat proses pemungutan suara ulang.
Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan PSU di Kabupaten Kepulauan Talaud dapat berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MK. (Del)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



