DPRD Talaud Desak Pemkab Segera Bayarkan TPP ASN, ADD, Gaji THL, dan THR Guru

Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi, didampingi Wakil Ketua Janastasya Christie Parapaga. Sementara dari pihak Pemerintah Daerah, Pj Bupati diwakili oleh Sekretaris Kabupaten Yohanis Kamagi. Dalam sidang, Anggota DPRD Moody Gumansalangi membacakan hasil reses anggota DPRD serta rekomendasi DPRD kepada Pemkab Talaud.
Menanggapi hal ini, Sekda Yohanis Kamagi menyatakan dalam mimbar paripurna bahwa Pemkab akan menyesuaikan rekomendasi DPRD dengan rencana kerja pemerintah daerah serta menjaga sinergi dengan DPRD.
"Ada sejumlah catatan dari DPRD yang menjadi perhatian Pemkab. Salah satunya adalah TPP ASN tahun 2024, di mana masih ada kekurangan pembayaran sekitar tiga setengah bulan yang saat ini masih menunggu kebijakan dari Pj Bupati," jelasnya.
Sementara itu, untuk TPP tahun 2025, Pemkab masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan hutang daerah akan dianggarkan sesuai dengan pengakuan dari BPK, sehingga diharapkan SKPD terkait dapat menindaklanjutinya.
Sekda juga menyinggung pembayaran THR sertifikasi guru. Menurutnya, THR tahun 2023 telah dibayarkan, meskipun sempat terjadi salah pemahaman mekanisme pembayaran.
"Untuk THR sertifikasi guru tahun 2024, karena transfer dari pemerintah pusat ke daerah dilakukan pada bulan Desember, maka mekanisme pembayarannya akan diatur dalam APBD Perubahan 2025 sesuai regulasi yang berlaku," terangnya.
Usai paripurna, Ketua DPRD Talaud Engelbertus Tatibi (ET) menegaskan bahwa rekomendasi DPRD harus segera direalisasikan, terutama hak-hak ASN dan perangkat desa.
"TPP ASN harus segera dibayarkan karena mereka sudah bekerja. Begitu juga honor tenaga kebersihan dan keamanan, serta gaji kepala desa dan perangkat desa melalui Dana Desa (ADD). Semua ini sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan, jadi tidak ada alasan untuk menunda pembayaran," tegasnya.
Selain itu, ET juga meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera dibenahi, mengingat adanya kekosongan jabatan yang bisa menghambat kinerja dinas tersebut.
"Harus ada pejabat yang bertanggung jawab dan bisa mengambil keputusan, terutama terkait pembayaran kepada pihak ketiga yang belum diselesaikan. Jangan sampai ini menjadi beban daerah dan mencederai citra pemerintahan," pungkasnya.(Del)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


