Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Talaud Gelar RDP dengan KPU dan Bawaslu, Bahas Anggaran PSU

R
Penulis: Ridel Palar❯

 


Advertisement

Photo
Photo
MANADOPOST.ID— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Talaud. Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Talaud pada Selasa (11/3/2025) ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Talaud, Drs. Engelbertus Tatibi, ME, bersama lintas komisi.

Usai rapat, Tatibi mengungkapkan bahwa anggaran yang diusulkan oleh KPU dan Bawaslu kepada Pemerintah Daerah telah disepakati, yakni Rp 981 juta untuk Bawaslu dan Rp 900 juta untuk KPU.

"Dari hasil pembahasan tadi, kedua lembaga ini sudah menerima usulan anggaran dari pemerintah daerah. Namun, ada kekhawatiran jika nantinya terjadi sengketa Pilkada atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU),” ujarnya.

Advertisement

Sebagai Ketua DPRD, Tatibi berharap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berjalan lancar dan tidak ada pelanggaran.
Selain itu, rapat juga membahas sisa anggaran hibah sebelumnya, di mana KPU masih memiliki sisa Rp 23 juta, sementara Bawaslu memiliki sisa Rp 63 juta. Dengan demikian, anggaran PSU yang diberikan akan disesuaikan setelah dikurangi sisa anggaran tersebut.

Tatibi juga menegaskan bahwa anggaran hibah untuk PSU sudah melalui tahap review oleh Inspektorat, sehingga tinggal menunggu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"DPRD mendesak pemerintah daerah untuk segera menandatangani NPHD agar tahapan PSU dapat segera dimulai, termasuk pencetakan surat suara. Waktu semakin mepet, jadi ini harus dipercepat," tegasnya.

Advertisement

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Talaud, Zenith Ananda, menekankan pentingnya percepatan proses NPHD agar tahapan PSU bisa berjalan sesuai jadwal.

"Kami sangat berharap DPRD dapat mempressure pemerintah daerah, karena hingga hari ini NPHD belum ditandatangani. Sementara itu, kami harus mengejar waktu untuk pencetakan dan distribusi logistik PSU," ujarnya.

Menurut Zenith, anggaran yang diberikan sudah cukup dengan mempertimbangkan kondisi daerah.

"Kami tidak memaksakan penambahan anggaran, karena ini sudah cukup untuk operasional kami. Yang terpenting, kami tetap bisa menjalankan tugas pengawasan PSU dengan maksimal. Bahkan, dana untuk potensi sengketa PHPU juga sudah dialokasikan dalam anggaran Rp 981 juta ini," jelasnya.

Dengan waktu yang semakin mendesak, DPRD Talaud diharapkan dapat mempercepat proses penganggaran agar tahapan PSU dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak mengganggu pelaksanaan Pilkada di Talaud.(Del)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu Sulut Semarakkan HUT ke-81 RI, Ardiles: Merdeka Harus Diisi dengan Pengabdian

Bawaslu Sulut Semarakkan HUT ke-81 RI, Ardiles: Merdeka Harus Diisi dengan Pengabdian

Semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia yang digelar Bawaslu

Finalis Retel GMIM Dapat Wawasan Demokrasi, Jadi Pilot Project Program Walewangko Pengawasan Pemilu dari Bawaslu Sulut

Finalis Retel GMIM Dapat Wawasan Demokrasi, Jadi Pilot Project Program Walewangko Pengawasan Pemilu dari Bawaslu Sulut

Finalis Remaja Teladan Sinode GMIM mengunjungi Kantor Bawaslu Sulut dan belajar demokrasi serta kepemimpinan

Bawaslu Manado Usulkan Sistem Pemutakhiran Data Parpol Terapkan Mekanisme Penguncian NIK, Ini Alasannya

Bawaslu Manado Usulkan Sistem Pemutakhiran Data Parpol Terapkan Mekanisme Penguncian NIK, Ini Alasannya

Bawaslu Manadk mengusulkan agar sistem pemutakhiran data partai politik menerapkan mekanisme penguncian Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer