DPRD Talaud Bahas Ranperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Engelbertus Tatibi, didampingi Wakil Ketua DPRD Janastasya Christie Parapaga. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Talaud, Dr. Yohanis Kamagi, AP, M.Si, bersama jajaran pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sekkab Yohanis Kamagi dalam keterangannya usai paripurna menyampaikan bahwa Ranperda ini sangat penting sebagai dasar hukum dalam penataan dan pengelolaan perumahan di wilayah Talaud. “Perda ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat untuk menata kelola sektor perumahan. Di sisi lain, ini juga merupakan syarat penting dalam memperjuangkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat,” ujar Kamagi.

Ia menambahkan, sebagai wilayah kepulauan dengan berbagai tantangan geografis, Talaud membutuhkan regulasi yang dapat memberikan solusi nyata dalam penyediaan hunian layak. “Regulasi ini penting untuk mengatasi kesenjangan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perumahan yang berkualitas dan kawasan permukiman yang tertata akan memberi kenyamanan, serta mendorong aktivitas ekonomi lokal, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kamagi menjelaskan bahwa Ranperda ini juga menjadi pintu masuk untuk memperoleh program-program nasional di bidang perumahan. “Kita tahu bahwa dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, pembangunan dari desa menjadi prioritas, termasuk program unggulan penyediaan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Jika daerah tidak memiliki regulasi, maka peluang mendapatkan bantuan pusat akan hilang,” tandasnya.

Senada dengan itu, Ketua DPRD Engelbertus Tatibi menegaskan bahwa Ranperda ini merupakan inisiatif DPRD karena melihat urgensi dan kebutuhan nyata masyarakat. “Kita tidak hanya berpikir untuk masyarakat hari ini, tapi juga untuk masa depan. Maka DPRD merasa perlu untuk menyusun regulasi ini agar memiliki dasar hukum yang jelas,” ujarnya.

Tatibi juga mencontohkan, daerah lain seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah berhasil mendapatkan bantuan hingga Rp44 miliar dari pusat karena memiliki regulasi yang mendukung. “Jangan sampai kita tertinggal karena tidak menyiapkan payung hukum. Pemerintah pusat sangat mengapresiasi daerah yang siap secara regulasi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutup Tatibi. (Del)