Isu Bagi-Bagi Proyek Disorot LSM dan Tokoh Masyarakat Talaud

Salah satu yang angkat bicara adalah Ketua Presidium Masyarakat Adat Talaud, Kristian Bastian Aesong, S.Pd atau akrab disapa KBA. Ia menilai dugaan ini sangat mencederai tata kelola pemerintahan dan berpotensi merugikan daerah.

“Proyek ini tidak bisa seenaknya dibagi-bagi, apalagi menyangkut uang negara dan kepentingan masyarakat luas,” ujar KBA, Minggu (8/6).

KBA mengungkapkan bahwa dirinya menerima informasi terkait batas akhir proses tender proyek, yakni tanggal 21 Juli. Ia menyoroti kemungkinan keterlambatan proses jika tender tak segera dilakukan.

“Tender itu butuh waktu minimal 28 hari. Kalau tidak dimulai dari sekarang, maka akan terjadi keterlambatan. Informasinya, sudah ada ‘kapling-kapling’ proyek oleh oknum tertentu dari keluarga bupati terpilih. Ini sangat berbahaya,” bebernya.

KBA juga mendesak penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki informasi ini. Ia menilai jika benar terjadi, maka hal ini mengindikasikan bahwa pencalonan bupati dilakukan bukan untuk melayani masyarakat, melainkan demi kepentingan pribadi.

Sementara itu, tokoh masyarakat Talaud, Swelleng Adam, turut memberikan pandangannya. Ia menyebut praktik "bagi-bagi kue" memang kerap terjadi dalam dinamika politik setiap rezim. Namun ia menegaskan bahwa hal itu tidak boleh mengganggu mekanisme resmi pemerintahan.

“Yang paling penting adalah pelelangan dilakukan sesuai mekanisme. Jangan karena politik, proses administrasi proyek di daerah justru terbengkalai,” kata Swelleng.

Ia juga memperingatkan soal bahaya keterlambatan tender, terutama terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang memiliki batas waktu ketat.

“Kalau proses molor dan DAK tak digunakan tepat waktu, bisa saja dananya ditarik kembali ke pusat. Itu akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Talaud,” tegasnya.

Swelleng pun mengajak semua pihak agar tidak mencampuradukkan urusan politik dengan teknis pemerintahan.

“Silakan proses pelantikan berlangsung sesuai aturan. Tapi jangan pernah mengganggu jalannya sistem birokrasi dan perencanaan pembangunan di daerah ini,” tandasnya.

Isu ini menjadi peringatan penting bagi semua pemangku kepentingan di Talaud agar tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berjalan dalam koridor hukum dan etika pemerintahan. (Del)