Ilustrasi. (Nakula Agie Sada/radarkediri/JPG)MANADOPOST.ID—Mesin partai di Kota Tomohon tengah panas-panasnya. Menjalin dukungan sebanyak-banyaknya sebagai pemulus di kontestasi nanti jadi tujuan. Potensi terjadinya jual-beli dukungan lintas partai pun sangat dimungkinkan.
Peringatan pun dilayangkan pengawas penyelenggara Pilkada. Potensi didiskualifikasi nya Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) sangat dimungkinkan. Ketua Bawaslu Sulut Herwyn J Malonda menyatakan, pihaknya bakal memberikan punishment tegas jika ditemukan hal yang tak sesuai aturan tersebut.
"Kalau memang terbukti ada politik mahar, pasti akan kita proses. Bisa sampai didiskualifikasi. Karena hal tersebut masuk kategori tindak pidana, ada bukti kita proses," tegas Malonda, usai penandatanganan MoU Netralitas ASN di Kota Tomohon, beberapa waktu lalu.
Malonda menjelaskan, penanganan dugaan pelanggaran di seluruh tahapan Pilkada. Selain datang dari temuan Bawaslu di lapangan. Partisipasi aktif dari seluruh pihak, utamanya masyarakat sangat diperlukan. Agar terwujudnya kolaborasi pengawasan yang lebih holistik.
“Justru secara undang-undang, Bawaslu adalah lembaga yang mengatur soal pengawasan penyelenggaraan pesta demokrasi. Pengawasan partisipatif yang didalamnya melibatkan masyarakat ini esensinya. Semua laporan dugaan pelanggaran, pasti akan di follow up Bawaslu. Asalkan, memenuhi alat bukti nantinya," papar Malonda.
Terpisah, Pengamat Politik Josef Kairupan menyatakan, konstelasi politik di Sulut masih erat dengan intervensi mahar. Hal ini justru membuat figur yang ingin terjun ke panggung politik. Wajib menyediakan logistik yang tidak sedikit.
“Makin lama memang, cost politik makin mahal. Itu realita sekarang. Namun, terlepas dari hal tersebut, jangan sampai mengurangi kualitas pemenang kontestasi nanti. Peran lembaga pengawas penting di sini. Mewujudkan Pilkada yang berkualitas, meski di bawah bayang-bayang potensi politik mahar,” terang Kairupan.(jul/gnr)