Ilustrasi PilkadaMANADOPOST.ID—Kontestasi Pilkada tinggal beberapa bulan ke depan. Sejumlah persiapan digenjot penyelenggara menyambut masa kampanye. Salah satunya mengawasi medis sosial para abdi negara.
Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak sesuai aturan, terlebih khusus peran Pegawai Negeri Sipil (PNS), Ketua Bawaslu Kota Tomohon Deasy Soputan, melalui Komisioner Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Irvan Dokal, mewanti-wanti PNS agar netral sesuai peraturan.
“Benar, PNS punya hak pilih. Tapi yang perlu diperhatikan di sini, netralitas seorang PNS harus sejalan dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Irfan.
Lanjut dia, pihaknya bakal mengawasi jalannya tahapan sosialisasi atau kampanye calon. Baik dalam model konvensional terlebih virtual. Tak ingin menyusahkan PNS, pihaknya mengajak seluruh pihak untuk patuh dan taat akan peraturan soal Pilkada.
“PNS tidak boleh memberikan like (sukai konten paslon, red) pada foto, status ataupun hal lainnya yang menyangkut dengan salah satu paslon. Hal ini jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 dalam Rangka Pengawasan Netralitas PNS. Sama seperti UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan kode etik PNS dan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS,” tegas Dokal.
Disinggung soal bentuk sanksi yang akan dikenakan, Irfan menyatakan, sanksi penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak hormat sangat memungkinkan.
“Jika terbukti maka Bawaslu akan memberikan rekomendasi kepada Komisi PNS untuk menjatuhkan sanksi kepada PNS. Sanksinya bisa penurunan pangkat, pemberhentian dari jabatan hingga pemberhentian dengan tidak hormat,” pungkasnya.(yol/gnr)