Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dana Kampanye 12,9 Miliar, KPU Tomohon: Melanggar Paslon Dibatalkan

K
Penulis: Kenjiro Tanos❯
Robby Golioth
Robby Golioth
MANADOPOST.ID - Penggunaan dana kampanye Pasangan Calon (Paslon), peserta Pilwako Tomohon Tahun 2020 diwajibkan sesuai kesepakatan. Ketiga paslon peserta Pilwako Tomohon, bersama pihak penyelenggara, sepakat mematok angka Rp12,9 Miliar. Sebagai nominal yang diperbolehkan untuk digunakan, sepanjang tahapan yang berakhir di tanggal 5 Desember nanti. Jika melebihi dari jumlah tersebut, ditegaskan Komisioner KPU Tomohon Divisi Teknis Robby Golioth, pembatalan Paslon di keikutsertaan Pilkada dimungkinkan. "Pembatalan Paslon ini sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2017, Pasal 53. Yang menyebut Paslon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran dana kampanye, dikenakan sanksi berupa pembatalan pasangan calon," tegas Golioth, ketika diwawancarai, Kamis (8/10). Golioth menjelaskan, untuk kocek masing-masing Paslon yang dipersiapkan untuk suksesi di pesta demokrasi. Penyelenggara prinsipnya tidak membatasi jumlah. Namun begitu, dirinya menyatakan, untuk sumbangan yang masuk ke Paslon. Baik dari individu atau perorangan dan badan usaha. Wajib sesuai dengan besaran dan nominal yang disepakati. Tentunya sejalan dengan PKPU yang ditetapkan. "Bisa saja, uang pribadi Paslon di atas Rp750 juta. Tapi, bagi sumbangan dana kampanye yang masuk dari perorangan dan badan hukum. Sudah jelas tidak lewat dari Rp75 juta untuk perorangan. Dan Rp750 juta untuk badan hukum. Dan totalnya tidak melebihi Rp12,9 Miliar sesuai kesepakatan," terang dia. Olehnya, KPU berharap kepada seluruh Paslon. Untuk memasukkan seluruh dana sumbangan kampanye yang masuk, sebelum tanggal 31 Oktober nanti. Setelahnya, KPU bersama Kantor Akuntan Publik akan mengaudit pemasukan yang diterima paslon, via Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Diketahui pula, data kekayaan masing-masing Paslon yang bertarung di Pilwako Tomohon 2020, jalur partai politik. Sesuai dengan laporan yang masuk ke Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Calon Wakil Wali Kota yang diusung PDIP dan Gerindra Wenny Lumentut (CS-WL), menempati urutan pertama dengan jumlah kekayaan Rp 222.007.796.662. Untuk tanggal lapor 31 Desember 2019. Disusul Calon Wali Kota Caroll Senduk, pasangan Wenny Lumentut, senilai Rp 35.660.696.670. Posisi ketiga ditempati calon Wali Kota Jilly Gabriella Eman sebesar Rp 11.837.171.762 dengan tanggal lapor 3 September 2020. Terakhir calon Wakil Wali Kota Virgie Baker yang dilaporkan 26 Agustus 2020. Senilai Rp 5.396.861.500.(yol/gnr)

Advertisement
Advertisement
Editor : Kenjiro Tanos
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer