Hermawan Kartajaya dan Olly DondokambeyMANADOPOST.ID—Seluruh sektor usaha di Indonesia, termasuk Kota Tomohon, terdampak hebat akibat pandemi Covid-19. Kebutuhan masyarakat akan modal segar nan instan pastinya disambut antusias.
Hal ini pun dikhawatirkan turut melegalkan, terjadinya potensi money politics selama penyelenggaraan Pilkada Serentak. Olehnya, Bawaslu tak henti-hentinya memberikan literasi dan meningkatkan upaya pencegahan. Agar jalannya pesta demokrasi, berlangsung jujur dan adil.
"Potensi politik uang di tengah Pilkada, yang dilaksanakan di masa pandemi ini sangat besar terjadi. Kebutuhan uang dalam waktu singkat, di saat usaha mandek dan turun omset apalagi. Lebih khusus, bagi kalangan masyarakat yang ketahanan ekonominya rentan. Politik uang ini masuk salah satu kerawanan, di Pilkada Serentak Tahun 2020. Apalagi, sesuai dengan survey yang kita lakukan, 65 persen masyarakat menyatakan akan menerima politik uang," sebut Anggota Bawaslu RI Divisi Penindakan Ratna Dewi Pettalolo, di sela Kunjungan Kerjanya, belum lama ini, di Sekretariat Bawaslu Tomohon.
Ratna pun tak mengelak, politik uang, di tiap pelaksanaan Pilkada memang menjadi problematika bagi Bawaslu.
Namun begitu, dirinya meyakini proses dan pendekatan penanganan dugaan politik uang kini makin mudah ditangani. Seiring dengan perubahan undang-undang yang makin memberikan, keleluasaan supervisor Pilkada untuk menindaklanjuti hal tersebut.
"Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, peluang kita untuk menangkap dan memproses dugaan politik uang ini makin mudah dan terbuka. Karena asasnya jelas, subjek menyebut kepada setiap orang yang menerima dan memberikan. Baik tim sukses, apalagi Paslon. Selain itu, kami (Bawaslu,red) juga intens menggelar sosialisasi, dengan menggandeng tokoh-tokoh agama. Agar pendidikan politik dan keimanan ini jalan," ulasnya.(yol/gnr)