Wali Kota Tomohon Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Wenny Lumentut (CSWL)MANADOPOST.ID - Penanganan laju penyebaran Covid-19 di Kota Tomohon yang dipimpin Wali Kota Tomohon Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Wenny Lumentut (CSWL), terkesan lamban. Ya, meskipun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sudah ditetapkan, tapi belum hingga saat ini belum bisa dieksekusi. Usut punya usut, Perda tidak dibarengi dengan keluarnya peraturan wali kota (Perwako) dari kepala daerah.
"Harusnya, pihak eksekutif gerak cepat. Karena ini Pandemi dan tidak main-main. Nyawa warga Kota Tomohon jadi taruhannya," sesal sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh agama Kota Relijius ini.
Kepala Bagian Hukum Setdakot Tomohon Denny Mangundap SH sendiri mengakui, belum ditandatangani Perwako yang jadi penjabaran Perda Nomor 1 Tahun 2021 disebabkan, pihaknya hingga kini masih membahas kemana alokasi anggaran yang masuk, kala penjatuhan sanksi administrasi bagi masyarakat yang melanggar aturan.
"Jadi di dalam aturan tersebut kan tercantum kalau tidak salah, ada sanksi denda administrasi sebesar Rp 200.000 bagi masyarakat yang tidak memakai masker. Nah, kemana plotting anggaran ini masuk, kita masih membahasnya. Apakah masuk ke kas daerah dan terhitung sebagai PAD, atau ditempatkan di pos mana," beber Mangundap.
Hanya saja Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk SH ketika dikonfirmasi, mengatakan pihaknya sudah menerbitkan Perwako sebagai pelaksanaan Perda tersebut. Namun begitu, pernyataan Wali Kota berbeda dengan Penjabat Sekretaris Kota (Sekkot) Jemmy Ringkuangan AP MSi. Malahan kepada wartawan Ringkuangan balik bertanya. ”Perwako apa?” kata Ringkuangan.
JR bilang, sapaan akrab Penjabat Sekkot, tidak perlu ada Perwako karena kedudukan Perda lebih tinggi. ”Kecuali ada yang tidak diatur dalam Perda, diatur dalam Perwako,” tukasnya
Terkait hal ini, DPRD Kota Tomohon justru menyayangkan sikap top eksekutif, yang hingga saat ini belum menindaklanjuti tahapan finalisasi Peraturan Wali Kota (Perwako) yang sejatinya jadi penjabaran sekaligus penguatan.
Kala penerapan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019, nantinya diaplikasikan di depan publik Kota Bunga.
"Sangat disayangkan memang, langkah percepatan yang kita (DPRD) lakukan, dalam hal penerbitan hingga perampungan pembahasan Perda Nomor 1 Tahun 2021, tidak dibarengi dengan keluarnya Perwako dari kepala daerah. Kenapa demikian, karena Perda dan Perwako ini jadi satu kesatuan, bilamana dalam implementasinya nanti ada sanksi-sanksi bagi mereka yang melanggar. Itu bisa dikuatkan dan dijabarkan lewat poin-poin di dalam perwako," sesal Ketua DPRD Tomohon Djemmy Sundah SE, ketika diwawancarai Manado Post, belum lama ini.
"Misalnya, ada kedapatan masyarakat tidak memakai masker, ada tahapan yang dijalankan kala penjatuhan sanksi. Nah, itu teknisnya dimuat di dalam Perwako. Tapi, kenyataannya perwako ini belum ditandatangani Pak Wali Kota Tomohon Caroll Senduk SH," ketus legislator kesayangan warga Tomohon Selatan ini.
Tak heran, kata dia, upaya percepatan penanganan Pandemi Covid-19 saat ini, belum bisa dilakukan secara optimal bahkan tegas. Sejalan dengan penjatuhan sanksi kepada masyarakat. Hanya saja, Sundah tak menampik penerapan sanksi bukan ikhtiar sesungguhnya guna menekan penyebaran bencana non-alam.
"Jika Perda dan Perwako ini berjalan beriringan, saya yakin secara tidak langsung mampu memberikan kontribusi. Makin sedikit orang melanggar aturan soal Prokes. Karena sanksi dan hukumannya jelas, tentunya disesuaikan dengan tahapan dan tingkatan pelanggaran. Sudah beberapa kali kita (DPRD, red) ingatkan ke beliau," beber politisi kawakan ini.
Terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 Jimmy Wewengkang mengakui, penerapan Perda hingga saat ini belum bisa diimplementasikan di lapangan. Sembari menambahkan, untuk teknis pengaplikasian di tengah-tengah publik, sudah tentu jadi ranah pihak eksekutif.
”Kami sudah menyelesaikan proses pembahasannya. Bahkan sudah melakukan sosialisasi di masyarakat. Namun untuk memberlakukannya, kewenangan Pemerintah Kota Tomohon setelah menerbitkan Perwako sebagai penjabaran Perda,” sorot Wewengkang.
Julius Laatung