Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

FPDIP: Paripurna AKD Dekot Tomohon Cacat Hukum

A
Penulis: Angel Rumeen❯
Chyntia Wongkar
Chyntia Wongkar

MANADOPOST.ID—Paripurna internal DPRD Kota Tomohon tentang penetapan alat kelengkapan dewan (AKD) Jumat (6/1), menuai polemik.


Advertisement

Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) menilai rapat paripurna tersebut cacat hukum. Hal ini disampaikan personel FPDIP Julianita Cynthia Wongkar BBus, MComm.

Dia menjelaskan, paripurna sebelumnya beragendakan tutup buka masa sidang.

“Dan di paripurna itu salah satu anggota dewan belum ada kejelasan fraksi atau non fraksi. Sementara dalam PP 12 tahun 2018 dan Pasal 118 ayat 2 Peraturan DPRD Kota Tomohon tahun 2018 mengamanatkan setiap anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi,” urainya.

Advertisement

Aturan ini kata Wongkar, tak diterapkan dalam paripurna tersebut dan tetap dilanjutkan ke agenda perubahan AKD.

“Jadi menurut kami hasil paripurna tadi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kami ingatkan untuk tidak mengadakan altivitas lebih lanjut. Dalam aturan sangat jelas bahwa tiap anggota DPRD wajib ada dalam satu fraksi,” tegasnya.

Lanjut Wongkar, Keputusan paripurna yang menjadikan salah satu anggota DPRD menjadi non fraksi kemudian dilanjutkan dengan pemilihan AKD harus batal demi hukum.

Advertisement

“DPRD menjadi tidak memiliki legalitas dalam melaksanakan aktivitas apabila keputusannya melanggar hukum, bila dipaksakan maka kami persilahkan aparat penegak hukum untuk memeriksa. Ingat DPRD adalah penyelenggara pemerintahan, dibentuk dari AKD, harus sesuai ketentuan perundang-undangan,” tandasnya.(*)

Advertisement
Editor : Angel Rumeen
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer