DPRD Tomohon Enggan Bahas LPJ APBD TA 2022, Pemkot Pilih Terbitkan Perwako

MANADOPOST.ID--Sinergitas antar Pemerintah Kota Tomohon dan DPRD Kota Tomohon terkesan kurang harmonis.Hal ini terlihat dari, langkah eksekutif yang mengajukan Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 ke Gubernur Sulawesi Utara.
Langkah tersebut dilakukan Wali Kota Caroll Senduk SH imbas tidak dibahasnya draf Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2022 oleh DPRD Tomohon. Sikap acuh DPRD Tomohon, berbanding terbalik dengan upaya proaktif Pemkot dalam hal kewajibannya melaporkan penggunaan anggaran kepada para "wakil rakyat". Meski, tak lama lagi para Anggota DPRD yang terhormat, bakal "promosi" lagi biar dapat kembali duduk di kursi legislatif.
"Tidak ada follow up dari DPRD, padahal draf ranperda dan penyampaian untuk pembahasan sudah bergulir sejak awal Juli. Sampai batas akhir bulan Juli, tidak digelar agenda paripurna pembahasan. Tapi secara administratif ranperda nya, sudah masuk sejak tanggal 22 Juni," ungkap sumber terpercaya yang enggan namanya dipublikasikan.
Senada, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk SH melalui Sekretaris Kota (Sekkot) Edwin Roring SE ME pun menyatakan, pihaknya tetap konsisten dengan aturan sebagai mitra kerja legislatif. Namun demikian, jika merujuk ke aturan, Pemkot Tomohon diperkenankan mengeluarkan Perwako, bila pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD TA 2022 mandek.
"Mengacu ke aturan kan, batas pembahasan tentang LPJ APBD TA 2022, sampai akhir bulan Juli. Ini sudah Agustus, mengacu ke aturan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerbitan Perwako diperbolehkan," ucap Sekkot Roring, ketika dikonfirmasi, Selasa (1/8).
"Mengacu UU menyatakan bahwa persetujuan bersama Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir (akhir Bulan Juli). Kemudian Pasal 323 ayat (1) menyatakan bahwa 'Apabila dalam 1 bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD," sambung Sekkot Roring. (yol)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




