PBJT Separuh Jalan, Pajak Reklame Gacor! Mogi Cs Optimis Kumpul Rp55, 1 Miliar

Jumlah tersebut datang dari sembilan item pendapatan, masing-masing Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Dari data yang dirangkum dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Tomohon didapat realisasi sebesar Rp19,589,298,051,00 atau sekira 35,54 %. (lengkap lihat grafis, red) 

"Capaian tersebut mengacu sampai dengan akhir bulan Juli tahun 2025. Jadi sebenarnya sudah bertambah tapi nanti kita rekap akhir bulan. Kontributor utama pajak daerah dari 9 item ini, datang dari PBJT dengan realisasi sampai dengan 31 Juli yakni Rp9,1 Miliar. Atau 50 persen dari target Rp18,2 Miliar," ungkap Kepala BPKPD Tomohon Drs Gerardus Mogi MAP, ketika diwawancarai Manado Post belum lama ini.

"Kita optimis sampai dengan akhir tahun bisa mengumpulkan pajak sesuai yang ditargetkan," katanya penuh keyakinan.

PBJT lanjut Mogi, jadi pos pendapatan paling tinggi diantara keseluruhan item pajak daerah. Dikarenakan, berbagai jenis pajak daerah yang sebelumnya dipungut secara terpisah semisal Pajak Restoran atau Pajak Hotel kini disatukan dalam item PBJT.

"Jadi di dalam PBJT ini ada Pajak Makanan dan atau Minuman, Pajak Tenaga Listrik yang dulu kita kenal sebagai PPJ, Pajak Hotel dan lain-lain kini sudah gabung dalam satu item," jelasnya.

Menariknya, meski PBJT tampil "perkasa" dengan capaian 50%, nyatanya ada item pajak yang lebih gacor. Pajak Reklame capaiannya sudah melampaui target.

Target Pajak Reklame yang dipasang sebesar Rp.1,6 Miliar per akhir Agustus sudah menyentuh Rp 1,9 Miliar atau jika dipersentasekan mencapai 119,37%. Dan sudah pasti jumlah ini bisa terus bertambah. 

Pajak Daerah yang bersifat wajib ini, sejatinya jadi motor penggerak perekonomian daerah. Pasalnya, lewat pajak daerah, Mogi bilang banyak program kerja pemerintah yang bisa direalisasikan untuk menopang kebutuhan masyarakat. 

"Salah satu dampak langsung dari pembayaran pajak daerah adalah peningkatan infrastruktur lokal. Pemerintah daerah menggunakan pendapatan dari pajak untuk membangun dan memelihara jalan, jembatan, taman, dan fasilitas umum lainnya. Ketika Anda atau Wajib Pajak (WP) membayar kewajibannya dengan tepat waktu. 

Secara tidak langsung masyarakat atau WP ikut berperan dalam menopang tujuan pemerintah, mewujudkan daerah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan," kunci birokrat senior ini. (yol)