Jalan utama yang menghubungkan beberapa kelurahan di Pulau Lembeh itu nyaris putus dan tak kunjung mendapat penanganan permanen dari pemerintah.
Warga setempat, bersama komunitas Lembeh Driver Community (LDC), tak tinggal diam. Mereka telah berulang kali melakukan perbaikan darurat secara swadaya.
“Sudah empat kali LDC melakukan penimbunan dan dua kali pengecoran. Selain itu, masyarakat juga pernah sekali memperbaiki secara mandiri. Tapi itu semua sifatnya sementara, tidak bertahan lama," ungkap seorang warga, Selasa (24/6/2025).
Jalan yang rusak parah tersebut telah menjadi momok bagi masyarakat yang setiap hari mengandalkan akses itu untuk mobilitas.
Meski begitu, upaya dari komunitas dan masyarakat setempat belum mampu mengatasi akar masalah.
Struktur jalan yang sudah tergerus dan perbaikan seadanya membuat kondisi cepat kembali rusak.
"Kami ingin adanya pemerataan pembangunan di Kota Bitung, infrastruktur di Pulau Lembeh harus diperhatikan, seperti ruas jalan Rarandam," semburnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Bitung, Rizal Sompotan ST MM, mengakui bahwa proses perbaikan jalan Rarandam memang belum bisa dilaksanakan karena terkendala akses.
“Kami sudah berusaha untuk mengangkut material ke sana, tetapi tidak ada perahu yang mau. Kami juga sempat coba pakai tongkang, tapi biaya sewanya besar sekali, bahkan lebih besar dari total nilai material yang akan digunakan,” jelas Rizal.
Ia menambahkan bahwa perbaikan baru bisa dilakukan jika Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Tude kembali beroperasi.
KMP Tude merupakan armada penyeberangan utama yang biasanya digunakan untuk mengangkut alat berat dan material konstruksi ke Pulau Lembeh.
Pernyataan Rizal mendapat perhatian warga, yang berharap agar pemerintah segera mencari alternatif lain.
“Kalau tunggu KMP Tude terus, bisa-bisa jalan ini benar-benar putus total. Kami butuh solusi cepat,” ujar seorang tokoh pemuda setempat.
Kondisi ini juga menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur di daerah kepulauan.
Lembeh, sebagai kawasan strategis pariwisata dan ekonomi, membutuhkan akses jalan yang layak.
Pemerintah pusat dan provinsi diharapkan dapat turun tangan dalam mengatasi hambatan transportasi logistik yang kerap terjadi di daerah kepulauan tersebut.(fys)
Editor : Franky Sumaraw