MANADOPOST.ID-Ketidakhadiran sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan jajaran pejabat Pemkot Manado dalam rapat paripurna di DPRD, Sabtu (5/9), menuai sorotan tajam.
Sorotan tersebut disampaikan anggota DPRD Manado, Jimmy Gosal. Rapat paripurna tersebut memiliki beberapa agenda penting, namun pemandangan kursi kosong terlihat di tempat biasa para kepala SKPD dan jajaran duduk.
Gosal menyayangkan banyaknya kepala SKPD yang tidak hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, agenda paripurna kali ini tidak boleh dianggap sebagai kegiatan seremonial biasa karena berkaitan langsung dengan arah penggunaan anggaran daerah, termasuk berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Ini paripurna agenda penting. Yakni ada soal Ranperda Perubahan APBD 2026 yang di dalamnya ada program-program untuk masyarakat,” tegas Gosal.
Ia menilai, kehadiran pimpinan perangkat daerah sangat penting, terlebih dalam proses pembahasan APBD Perubahan terdapat sejumlah catatan dan rekomendasi dari Banggar yang semestinya menjadi perhatian masing-masing SKPD.
“Banyak catatan yang diberikan Banggar yang harusnya masing-masing SKPD memperhatikan dan menindaklanjuti itu,” ujarnya.
Gosal kemudian membandingkan ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD tersebut dengan jajaran pimpinan Pemerintah Kota Manado yang tetap menghadiri rapat paripurna.
Menurutnya, kehadiran Wali Kota, Wakil Wali Kota hingga Sekretaris Daerah menunjukkan bahwa agenda tersebut memang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi.
“Kan bisa dilihat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Sekda hadir. Karena memang ini penting. Tapi disesalkan banyak kepala SKPD tak hadir,” kata Gosal.
Sorotan tersebut, lanjut Ketua Komisi 4 itu, menjadi catatan tersendiri. Sebab, ketika Banggar telah memberikan sejumlah catatan terkait program dan anggaran, perangkat daerah sebagai pelaksana program dinilai perlu menunjukkan keseriusan dengan hadir dan mengikuti langsung agenda pembahasan.
"Ketidakhadiran sejumlah kepala SKPD berpotensi menimbulkan kesan bahwa sebagian perangkat daerah belum menempatkan proses penganggaran daerah sebagai agenda yang benar-benar prioritas.
Padahal, kan APBD Perubahan 2026 bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Di dalamnya terdapat program dan kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan serta kebutuhan masyarakat Kota Manado," pungkasnya.
Diketahui, beberapa agenda dalam paripurna tetsebut yakni Pembicaraan Tingkat II terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Manado 2026, Pembicaraan Tingkat I terhadap 4 Ranperda yakni 1 usul eksekutif: Ranperda Tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Uti Perumahan dan Pemukiman dan 3 usul inisiatif DPRD yaitu Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ramperda Tentang Pengarusutamaan Gender serta Ranperda Tentang Pengamanan dan Pencegahan Penyebaran Narkoba. (lak)
Editor : Livrando Kambey