MANADOPOST.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara bersama DPRD Minahasa Utara resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Minahasa Utara yang digelar di Ruang Tumatenden, Sabtu (8/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Minahasa Utara Vonny Adel Rumimpunu, didampingi Wakil Ketua I Edwin Maurits Nelwan dan Wakil Ketua II Cynthia Imelda Erkles. Bupati Minahasa Utara Joune Ganda turut hadir bersama jajaran Pemkab Minut, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda serta undangan lainnya.
Selain penandatanganan KUA-PPAS 2027, paripurna juga menjadi momentum penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.
Dokumen KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan awal dalam penyusunan APBD 2027. Arah kebijakan anggaran disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan daerah.
Untuk 2027, Pemkab Minut memproyeksikan pendapatan daerah mencapai Rp1.182.568.834.857,05.
Proyeksi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp177,8 miliar, pendapatan transfer sekitar Rp992,2 miliar, serta pendapatan lain-lain sekitar Rp12,5 miliar.
Sementara belanja daerah juga diproyeksikan sebesar Rp1.182.568.834.857,05, dengan belanja operasi menjadi komponen terbesar, yakni sekitar Rp902,4 miliar.
Bupati Joune Ganda mengatakan, penyusunan anggaran tidak boleh hanya dilihat sebagai rutinitas tahunan pemerintah, tetapi harus menjadi instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Tema pembangunan Minahasa Utara 2027 diarahkan pada “Minahasa Utara Hebat sebagai Daerah Logistik yang Maju dan Berkelanjutan.”
Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam kebijakan anggaran tersebut, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi hingga percepatan transformasi digital.
“Setiap rupiah harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Minut,” tegas Joune.
Sementara itu, Ketua DPRD Minut Vonny Adel Rumimpunu menegaskan, kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar agenda administratif antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, dokumen tersebut menjadi bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Ini cerminan tanggung jawab bersama mengelola keuangan daerah untuk kemakmuran rakyat. DPRD akan mengawal ketat implementasinya agar tepat sasaran hingga ke akar rumput,” ujar Vonny.
Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sekaligus pengawasan pembangunan daerah.
“Masyarakat harus jadi subjek pembangunan, bukan objek,” katanya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, Pemkab dan DPRD Minut selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027. Kedua lembaga tersebut berkomitmen memastikan penganggaran dilakukan secara kredibel, realistis, transparan, dan tetap berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Minahasa Utara. (Del)
Editor : Ridel Palar