MANADOPOST.ID—Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengawal anggaran bantuan pendidikan untuk kelas 12 SMA/SMK. Dimana pada rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut belum lama ini, diketahui ada anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk program bantuan pendidikan tersebut.
Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut Priscilla Cindy Wurangian kesempatan itu meminta penjelasan rinci terkait mekanisme penyaluran bantuan yang direncanakan menyasar 2.000 siswa dengan nominal masing-masing Rp1 juta.
Menurut srikandi Pantai Golkar ini, program bantuan pendidikan harus benar-benar memperhatikan prinsip pemerataan agar seluruh siswa berprestasi dan kurang mampu di 15 kabupaten/kota bisa memperoleh kesempatan yang sama.
“Bagaimana persentase pembagiannya per kabupaten/kota? Apakah diatur oleh Dinas atau dibuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mendaftar? Kami juga perlu tahu apakah siswa yang sudah menerima tahun lalu bisa kembali mendaftar di tahun 2026 ini,” ujarnya.
Ia mengingatkan pentingnya sosialisasi secara masif kepada sekolah-sekolah maupun masyarakat. Menurutnya, banyak siswa berprestasi yang sebenarnya layak menerima bantuan namun belum mengetahui adanya program tersebut.
Program beasiswa ini sendiri menjadi salah satu bentuk jaring pengaman sosial pendidikan yang mulai dijalankan Pemerintah Provinsi Sulut sejak tahun lalu. Program tersebut diharapkan dapat membantu siswa yang belum tersentuh bantuan pusat seperti Program Indonesia Pintar atau PIP.
Menanggapi pertanyaan DPRD, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Femmy Suluh, menjelaskan bantuan tersebut memang diprioritaskan bagi siswa kelas 12 tahun 2026.
Suluh menegaskan seleksi penerima dilakukan secara ketat untuk menghindari penerima ganda serta memastikan bantuan tepat sasaran. Salah satu syarat utama yakni siswa belum menerima bantuan PIP dari pemerintah pusat.
“Kriteria utamanya adalah siswa yang belum menerima PIP agar tidak terjadi double anggaran. Kami melakukan validasi data tidak hanya dari data siswa, tapi juga melibatkan verifikasi guru dan pemerintah setempat untuk memastikan mereka layak dibantu, baik dari sisi ekonomi maupun prestasi akademik dan non-akademik,” jelasnya.
Ia menambahkan, sistem pendaftaran dilakukan secara online dan tidak dibatasi kuota khusus per daerah. Dengan sistem terbuka tersebut, seluruh siswa di Sulut memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar bantuan pendidikan.
“Tahun lalu disediakan kuota 2.700 penerima, tetapi jumlah pendaftar tidak mencapai angka tersebut sehingga semua yang memenuhi syarat menerima bantuan,” katanya.
Dalam rapat itu, Disdik Sulut juga memaparkan langkah sinkronisasi data penerima bantuan dengan melibatkan BPKP. Upaya tersebut dilakukan melalui proses data cleansing antara data Dapodik dan data bantuan pusat guna menghindari tumpang tindih penerima.
Dia mengakui, pelaksanaan program tahun lalu masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama dalam proses pencairan bantuan melalui bank. Banyak siswa mengalami kesulitan membuka rekening maupun mengakses layanan perbankan.
“Karena itu tahun ini sekolah diimbau membantu siswa menyiapkan rekening sejak awal agar proses penyaluran tidak terlambat,” tandasnya. Ia memastikan pendaftaran bantuan pendidikan bagi siswa kelas 12 tahun 2026 akan dibuka bersamaan dengan momentum penerimaan siswa baru.(gel)
Editor : Angel Rumeen