ManadoPost.id—Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara Priscilla Cindy Wurangian, menyinggung efektivitas sistem verifikasi data penerima manfaat di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara (Disnaker Sulut).
Ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), beberapa waktu lalu. Wurangian menekankan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan publik agar masyarakat tidak lagi bergantung pada proses manual yang dinilai memakan waktu dan tidak efisien.
Politisi Partai Golkar itu menilai, sistem pelayanan modern seharusnya sudah memungkinkan masyarakat melakukan pengecekan data penerima manfaat secara mandiri melalui aplikasi atau platform digital tanpa harus datang langsung ke kantor dinas.
Menurutnya, pejabat struktural di instansi pemerintah semestinya lebih fokus pada penyusunan kebijakan strategis dan pengawasan program, bukan disibukkan dengan pekerjaan teknis yang sebenarnya bisa ditangani oleh sistem digital.
“Jangan sampai Plt Pak Kadis menjadi resepsionis hanya untuk mengecek penerima-penerima manfaat. Saya ingin tahu aplikasi apa yang dipakai Dinas Ketenagakerjaan bagi penerima manfaat untuk mengecek dirinya sendiri,” tegasnya.
Dia juga mengangkat masalah klasik yang kerap terjadi dalam pengelolaan data administrasi, yakni ketidaksinkronan identitas penerima manfaat. Ia menyebut kesalahan kecil dalam penulisan nama dapat berdampak besar terhadap validasi data masyarakat.
Menurutnya, perbedaan satu huruf saja dalam dokumen administrasi sering kali menyebabkan data tidak terbaca dalam sistem, sehingga masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan atau layanan justru terhambat.
“Pernah terjadi hanya karena perbedaan satu huruf nama, misalnya ada yang namanya menggunakan dua huruf ‘c’ tapi cuma tercatat satu, itu tidak bisa sinkron. Hal-hal detail seperti ini harus diantisipasi oleh sistem yang mumpuni,” tambahnya.
Dia menilai persoalan sinkronisasi data seperti itu tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut hak masyarakat dalam memperoleh layanan pemerintah. Ia meminta Disnaker Sulut terus melakukan pembenahan sistem digital agar proses verifikasi data menjadi lebih akurat, cepat, dan mudah diakses publik.
Menanggapi kritik tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldy Z. Salindeho, memastikan pihaknya telah memiliki infrastruktur digital untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Salindeho menjelaskan masyarakat kini sudah dapat melakukan pengecekan data penerima manfaat secara mandiri melalui laman resmi instansi tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Langkah tersebut, kata dia, merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan publik di lingkungan Disnaker Sulut.
Meski demikian, pihaknya mengakui evaluasi dan pengembangan sistem tetap diperlukan agar pelayanan semakin optimal dan mampu mengantisipasi berbagai persoalan teknis di lapangan, termasuk terkait sinkronisasi data administrasi masyarakat.(*)
Editor : Angel Rumeen