Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Tabrak Aturan, Kejari 'Keker' Pengadaan Lahan RSUD Pratama Bitung

C
Frenkie Son
Frenkie Son
MANADOPOST.ID - Pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung terus berpolemik. Usai menuai sorotan dari masyarakat, kini proses pengadaan lahan tersebut telah masuk ke ranah aparat penegak hukum. Seperti terpantau Rabu (21/7), sejumlah pejabat teras Pemkot Bitung tengah dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung. Dimana dari informasi yang diterima, pejabat yang dipanggil untuk memberikan keterangan adalah Kepala BPKAD Albert Sarese, Kepala Bappeda Pingkan Sondak dan PPK Pembangunan RSUD dr Windra Harlianto. Sementara Kadis Kesehatan dr Pitter Lumingkewas tidak hadir karena tengah menjalani isolasi mandiri. Saat dikonfirmasi, Kajari Bitung Frankie Son membenarkan adanya pemanggilan sejumlah pejabat teras Pemkot Bitung untuk memberikan keterangan dalam penggandaan lahan RSUD Pratama Bitung. "Yang sudah memberikan keterangan adalah Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda, sementara PPK sementara dalam perjalanan," ujar Kajari yang gencar memerangi korupsi tersebut. Sementara, lanjutnya, khusus Kadis Kesehatan belum berkenan hadir sebab saat ini tengah menjalani isolasi mandiri. Sementara saat dikonfirmasi Kepala BPKAD, Albert Sarese membenarkan bahwa anggaran pengadaan lahan RSUD Prataman Bitung hingga saat ini tidak teranggarkan dalam APBD tahun ini. "Sekarang saja anggaran pengadaan lahan RSUD Pratama Bitung baru masuk dalam draf usulan di APBD Perubahan," tandasnya. Terpisah Kepala Dinas Kesehatan dr Pitter Lumingkewas saat diwawancara dengan tegas mengatakan, anggaran pengadaan lahan RSUD Manembo-nembo Bitung telah ada dan tertata tahun ini. "Terkait adanya masukan masyarakat kita melakukan pembodohan, itu kita lakukan berdasarkan PP 19 tahun 2021, terkait sosialisasi pengadaan lahan," tandasnya. Sebelumnya, sosialisasi pengadaan lahan RDUD yang dilakukan Dinkes menuai sorotan masyarakat. Sebab adanya perbedaan pernyataan saat sosialisasi dan wawancara. Dimana PPK dr Windra Harlianto menegaskan terkait pengadaan RSUD Manembo-nembo sudah tidak menjadi masalah. "Sebab ini sudah tertata. Untuk status lahannya juga secara hukum tak ada sengketa sehingga kita tinggal mengeksekusi dan membangun," ujarnya. Sementara saat dikonfirmasi usai sosialisasi dr Windra Harlianto yang diketahui merupakan Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan membantah pernyataannya dalam sosialisasi. "Memang anggaran pengadaan lahannya tidak tertata di anggaran induk tahun 2021, namun sudah digeser dalam pergeseran anggaran," ujarnya. Untuk besaran anggaran pengadaan lahan, lanjutnya, ada dikisaran Rp 3,2 miliar. Dimana saat ini sudah diakomodir dalam pergeseran. "Namun lebih jelasnya silakan tanya ke Badan Keuangan," tandas dia. (don/can)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkot Bitung Tegaskan Kantor Dishub dan Disnaker Berdiri di Atas Lahan Bersertifikat

Pemkot Bitung Tegaskan Kantor Dishub dan Disnaker Berdiri di Atas Lahan Bersertifikat

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mengeluarkan pernyataan resmi, tanggapan atas pemberitaan salah satu media online tentang sengketa

Pemkot Bitung Berduka, Suami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Berpulang, Dimakamkan Siang Ini

Pemkot Bitung Berduka, Suami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Berpulang, Dimakamkan Siang Ini

Kabar duka menyelimuti Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung. Ishak Hunta, suami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung, Merianti Dumbela

Pelantikan Nimbrot Polontoh Jadi Sinyal Rolling Eselon II, Hengky Honandar Tegaskan Tak Ada Demosi

Pelantikan Nimbrot Polontoh Jadi Sinyal Rolling Eselon II, Hengky Honandar Tegaskan Tak Ada Demosi

Perombakan atau rolling pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dipastikan segera berlanjut. Wali Kota Bitung Hengky Honandar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer