Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sertifikat Lahan RS Pratama Masih Berproses di BPN Bitung

T
Penulis: Tanya Rompas❯
Photo
Photo
MANADOPOST.ID— Lahan rumah sakit (RS) Pratama Bitung, yang terletak di Kelurahan Bitung Barat II dan Bitung Tengah, terinformasi belum utuh milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung. Informasi beredar, lahan seluas 4,3 hektare tersebut, belum selesai dibayar Pemkot Bitung kepada tiga orang pemilik lahan. Yaitu Soleman Pongoh, Axel Thenderan dan Carissa Thenderan. Dengan begitu, proses pengurusan sertifikat atas tanah tersebut terhambat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung. "Ada informasi yang masuk kepada kami, bahwa lahan RS Pratama belum selesai dibayar. Kami menduga terjadi tarik menarik harga antara Pemkot Bitung dan tiga orang pemilik lahan. Bisa saja terjadi kebuntuan dalam penyelesaian pembayaran. Pemilik lahan bisa menyetir harga karena kesepakatan awal hanya sehelai kertas perjanjian, mengambang, tidak menyebutkan nominal berapa nilai lahan itu. Surat tersebut kami tahu persis. Intinya pemilik lahan hanya menyerahkan lahan tersebut untuk digunakan. Pembayaran belakangan," ujar Steven Luntungan pemerhati Kota Bitung, Minggu (6/11). Lanjutnya, ini sangat berbahaya karena di atas lahan yang belum sah secara legalitas tersebut, sudah dibangun RS Pratama bersumber Dana Alokasi Khusu (DAK) tahun anggaran 2021 dari Kementerian Kesehatan senilai Rp 48,7 miliar dan tahun 2022 ini dilanjutkan dengan pembangunan pengembangan RS Pratama Bitung senilai Rp150 miliar sumber dana pemulihan ekonomi nasional (PEN). "Ini berbahaya, banyak implikasinya, harus segera diselesaikan, karena dasar dari sebuah pembangunan apalagi itu bangunan pemerintah harus jelas terlebih dahulu status lahannya. Ini kan aneh, membangun di lahan yang dalam tanda kutip masih milik orang lain," tambahnya. Sementara, salah satu pemilik lahan Axel Thenderan, belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi melalui pesan WhatsApp, belum merespon. Ketika dihubungi melalui telepon, mengatakan ia sedang berada di luar daerah. "Nanti telepon lagi," singkatnya. Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bitung Budi Kristiarso, saat dikonfirmasi menjelaskan jika lahan RS Pratama sudah merupakan aset Pemkot Bitung. "Boleh tanya ke Kabid Aset buat konfirmasi. Sepengetahuan kita sudah milik," jawabannya melalui pesan WhatsApp. Namun, terkait sertifikat tanah yang masih berproses di BPN, Kristiarso enggan berkomentar banyak. "Ok,” tambahnya. Kepala BPN Kota Bitung Budi Tarigan saat dikonfirmasi menjelaskan jika sertifikat lahan RS Pratama masih dalam proses. "Masih dalam proses, masih ada persyaratan yang harus dipenuhi," jelas Tarigan. Disentil soal lahan yang diduga belum selesai dibayarkan Pemkot Bitung ke pemilik lahan, penyebab belum rampungnya proses sertifikatnya, akan didalami BPN. "Akan kami dalami," kuncinya. Diketahui, dari penelusuran Manado Post, nilai jual objek pajak (NJOP) lahan RS Pratama Bitung sebesar Rp25 ribu per meter persegi. NJOP atas lahan itu didapat dari pembayaran pajak atas lahan dari pemilik lahan Soleman Pongoh. Jika berpatokan pada NJOP Rp25 ribu per meter persegi, dikalikan luas lahan 4,3 hektare didapat nilai Rp1,08 miliar. Jumlah ini terpaut jauh dengan pergeseran anggaran yang diplot Dinas Kesehatan (Dinkes) Bitung pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp3,2 miliar. Sedangkan informasi terbaru yang berhasil dirangkum, total pembayaran lahan RS Pratama sebesar Rp9 miliar. "Lahan itu Rp9 miliar untuk tiga pemilik lahan," aku salah satu pejabat teras di Pemkot Bitung, sembari meminta identitasnya disimpan.(tr-01)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Viral Tudingan Lalai, BPN Bitung Ungkap Alasan Roya Belum Diproses

Viral Tudingan Lalai, BPN Bitung Ungkap Alasan Roya Belum Diproses

Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bitung akhirnya angkat bicara menyikapi polemik dugaan kelalaian pelayanan permohonan penghapusan hak

Praperadilan Risna Dali Ditolak, Penyidikan Perkara Pengadaan Tanah SPBU Berlanjut

Praperadilan Risna Dali Ditolak, Penyidikan Perkara Pengadaan Tanah SPBU Berlanjut

Upaya hukum praperadilan yang diajukan mantan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Kepulauan Talaud, Risna Dali, kandas.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer