Wali Kota Bitung Maurits Mantiri saat kegiatan gerakan masyarakat pemasangan batas tanah di Kelurahan Apela I. (Istimewa)MANADOPOST.ID - Gerakan masyarakat pemasangan batas tanah dalam rangka untuk mendata secara detail akan kepemilikan tanah masyarakat mendapat apresiasi dari Wali Kota Bitung Maurits Mantiri.
"Sebab dengan adanya pemasangan tanda batas ini, secara digital dan online tanah-tanah di Bitung ini bisa terdata akan kepemilikan yang sah," ujarnya saat kegiatan gerakan masyarakat pemasangan batas tanah, di Kelurahan Apela I, Kecamatan Ranowulu, Senin (16/1).
Mantiri berharap, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat terus memberikan edukasi akan ekosistem dalam hal pendataan kepemilikan tanah, lewat pemasangan tanda batas tanah.
"Saya sangat apresiasi dengan gebrakan BPN ini, seluruh tanah yang ada di Kota Bitung agar bisa diketahui akan kepemilikan dan batas-batas tanahnya dan meminimalisir terjadinya tumpang tindih sertifikat yang berujung pada persoalan hukum di kemudian hari," tandasnya.
"Dengan telah dilakukan pemasangan tanda batas-batas tanah ini, kita bisa cek secara digital akan status kepemilikan tanah yang bisa diakses melalui aplikasi, agar bisa dengan cepat mengetahui lokasi dan kepemilikan tanah di Kota Bitung ini," tambah Mantiri.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Bitung Budi Tarigan dalam sambutanya menyampaikan, di Kota Bitung ada sekitar 70 ribu bidang tanah yang terdata. "Dari 70 ribu bidang tanah ini, sudah ada 60 ribu yang terdaftar bersertifikat. Jadi ada selisih 10 ribu bidang tanah yang masih belum," kata Tarigan.
Lanjutnya, kendati tanah-tanah di Bitung sudah bersertifikat, masih ada 26 ribu bidang tanah yang belum terpetakan ke posisi yang akurat titik bidang tanahnya dari 60 ribu bidang tanah yang sudah bersertifikat.
"Dengan adanya hal tersebut, di tahun 2023 ini kami BPN akan melakukan foto dari udara dengan drone. Nah sebelum foto udara, semua masyarakat harus ada tanda batas tanah masing-masing untuk menjadi dasar kami dalam mengidentifikasi kepemilikan tanah-tanah masyarakat," jelasnya, sembari mengatakan untuk gerakan masyarakat pemasangan batas tanah di Kota Bitung, ada lima wilayah. (franky sumaraw)