Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kota Bitung Terbaik Sistim Pelayanan Publik

T
Penulis: Tanya Rompas❯

Photo
Photo
MANADOPOST.ID- Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung dalam memperbaiki sistim pelayanan publik bukan sekedar isapan jempol. Buktinya, Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memberikan penghargaan terbaik terkait kepatuhan dalam penyelenggaran pelayanan publik.


Advertisement

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Danny Salindeho, Kota Bitung kembali mendapat apresiasi dari Ombudsman Perwakilan Sulut dalam hal kepatuhan dalam penyelenggaran pelayanan publik.

"Kota Bitung meraih terbaik pertama penilaian Ombudsman pada periode bulan September-Oktober 2022 se Provinsi Sulut kategori B dengan nilai 85,5," ungkap Danny didampingi Ronny Biringan selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Jumat (01/09).

Lebih jauh dijelas Danny, pada periode September - Oktober 2023, tim Ombudsman akan melakukan penilaian kembali dengan indikator-indikator Dimensi Input, Dimensi Proses, Dimensi Output dan Dimensi Pengaduan," beber Danny.

Advertisement

Meski ke 4 indikator tersebut terbilang baik pada periode 2022, tapi Ombudsman masih memberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan. "Meski penilaian sebelumnya, untuk Dimensi input mendapat nilai 14.45, Dimensi proses 29.02, Dimensi output 20.93 dan Dimensi pengaduan 21.39. Dan Kota Bitung meraih nilai terbilang di seluruh kabupaten/kota se Sulut, tapi masih perlu adanya peningkatan agar bisa mempertahankan predikat di tahun 2022 lalu," ujar Danny.

Adapun rekomendasi Ombudsman yang masih perlu diperbaiki pada periode September - Oktober 2023 yaitu Dimensi Input meliputi sosialisasi serta diklat atau bimtek, dokumentasi pengawasan internal dan evaluasi, mereview kembali analisis beban kerja memberi perhatian / menindaklanjuti pemenuhan kebutuhan petugas pelayanan di dinas dukcapil.

Dimensi Proses yaitu, menyediakan sarana dan prasarana sistim pelayanan terpadu. Dimensi Output merekomendasi pelaksanaan pelayanan diwajibkan untuk disesuaikan dengan standar operasional prosedur didalam standar pelayanan. Dimensi Pengaduan merekomendasikan menyediakan dokumen dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap pengelola.

Advertisement

"Sudah disiapkan untuk dilakukan penilaian pada 5 - 8 September nanti, dan yang akan dinilai yaitu kepatuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Bitung khususnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung," tandas Danny.(herry)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Manado PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

dr Anita Mamuaja Cs Bawa Aspirasi Pelayanan Publik Minahasa ke Wamendagri Bima Arya

dr Anita Mamuaja Cs Bawa Aspirasi Pelayanan Publik Minahasa ke Wamendagri Bima Arya

TEMUI: Komisi I DPRD Minahasa dipimpin Kekom dr Anita Mamuaja saat bertemu dengan Wamendagri Bima Arya, Kamis (22/10/2026).

Gandeng Ombudsman RI Sulut, Bupati Minsel Targetkan Rapor Pelayanan Publik 2026 Naik Kelas

Gandeng Ombudsman RI Sulut, Bupati Minsel Targetkan Rapor Pelayanan Publik 2026 Naik Kelas

Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Perbaikan dan Penyempurnaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Pemkab Minsel yang dilaksanakan di Kantor Bupati, Kamis (18/6). A

Pemkot Bitung Tegaskan Kantor Dishub dan Disnaker Berdiri di Atas Lahan Bersertifikat

Pemkot Bitung Tegaskan Kantor Dishub dan Disnaker Berdiri di Atas Lahan Bersertifikat

Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung mengeluarkan pernyataan resmi, tanggapan atas pemberitaan salah satu media online tentang sengketa

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer