Teken PKS Pajak dan NPHD, Pemprov Sulut Gandeng BSG Perkuat Keuangan Daerah

MANADOPOST.ID- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulut menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Sinergi Pajak Daerah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan  (Bolsel) ini merupakan komitmen Pemprov dan Pemkab dalam mengintegrasikan sistem dan proses pemungutan pajak daerah agar lebih efisien, akuntabel, dan transparan.
Dalam perjanjian tersebut, sinergi difokuskan pada tiga sektor pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan utama. 

Pertama, Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen PKB.  Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen BBNKB. Ketiga, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak MBLB.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan basis data pajak antar daerah dapat terintegrasi, potensi kebocoran dapat ditekan, dan pelimpahan hasil pajak ke kas daerah berjalan lebih cepat.
 

Selain itu, penandatanganan NPHD juga dilakukan untuk memastikan alokasi dana hibah dari provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka mendukung program pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Diketahui, untuk mendukung penerimaan negara, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan sosialisasi pemberantasan peredaran rokok tidak bercukai dan cukai ilegal.
 

Sosialisasi ini bertujuan memberikan edukasi kepada pemerintah daerah terkait dampak peredaran barang ilegal terhadap pendapatan negara dan daerah, serta strategi penindakannya. 

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Utara Minhajuddin Hapsah menjelaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menekan peredaran rokok ilegal.
 Di sisi lain, BSG menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi keuangan daerah.